Tinta Emas Kepemimpinan Harpen Reza Ali
Musprov kali ini sekaligus menandai akhir masa kepengurusan periode pertama Harpen Reza Ali yang resmi berakhir pada 30 November 2026.
Selama empat tahun memimpin, putra tokoh olahraga nasional A. Reza Ali ini dinilai berhasil membawa perubahan signifikan bagi peta kekuatan tinju nasional.
“Di bawah komando Harpen Reza Ali, Pertina Sulsel mencetak sejarah baru dengan meloloskan 12 atlet ke PON XXI Aceh-Sumut 2024. Ini merupakan kuota kelulusan terbesar sepanjang sejarah partisipasi Sulsel di PON,” ungkap Sri Syahril.
Pada ajang tersebut, tim tinju Sulsel sukses memboyong enam medali, termasuk medali emas kelas 54 kg yang disabet oleh Josua Holy Masihor.
Capaian tersebut berlanjut ke tingkat internasional. Pada Kejuaraan Tinju Asia 2025 di Negeri Sembilan, Malaysia, Josua Holy Masihor meraih podium tertinggi usai menumbangkan petinju tuan rumah.
Selain itu, pembinaan yang konsistent berhasil mengantarkan delegasi tinju Sulsel dua kali mewakili Indonesia di kejuaraan dunia, yakni di Uzbekistan (2023) dan Dubai (2025).
Perjuangan Mandiri Tanpa Kucuran APBD
Di balik deretan prestasi tersebut, perjalanan Pertina Sulsel empat tahun terakhir diwarnai perjuangan mandiri.
Seluruh pencapaian fantastis, termasuk kesuksesan menjadi tuan rumah Pra-PON 2023 dan rangkaian Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), diraih tanpa bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Guna menjaga kelangsungan pembinaan atlet dan pelatih, Harpen harus mengandalkan pendanaan mandiri.
Pria berusia 32 tahun ini bahkan mengalokasikan dana pribadi hingga belasan miliar rupiah untuk membangun Gedung Olahraga (GOR) di atas lahan seluas 3.000 meter persegi di Jalan AP Pettarani, Makassar.
Sri Syahril pun melontarkan kritik keras terhadap minimnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap cabang olahraga berprestasi selama lima tahun terakhir.
“Berharap pada sokongan Pemprov Sulsel saat ini ibarat pungguk merindukan bulan,” selorohnya.
Oleh karena itu, PERTINA Sulsel menetapkan kriteria tinggi bagi calon ketua umum berikutnya.
Selain syarat administratif seperti KTP Sulsel, visi-misi yang jelas, serta dukungan minimal dari 10 Pengkab/Pengkot, calon ketua diwajibkan memiliki ketahanan finansial serta kesiapan berkorban waktu dan tenaga demi menjaga marwah tinju Sulsel. []
Tinggalkan Balasan