“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujar Menpora Erick kepada awak media di Graha Kemenpora, Jumat (20/2) sore.

Menpora Erick menerangkan, telah bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) KONI Marciano Norman beserta Sekretaris Jenderal-nya Tubagus Ade Lukman Djajadikusuma. Dalam pertemuan tersebut, mulai dilakukan sinkronisasi untuk persiapan PON, termasuk wacana NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama dengan dibantu provinsi penyangga.

Wacana provinsi penyangga ini muncul menginga situasi saat ini tidak dimungkinkan adanya pembangunan fasilitas tambahan, khususnya venue olahraga.

“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebut Menpora.

Menurut Menpora Erick, efisiensi dalam pembangunan fasilitas olahraga bukan hanya terjadi di Indonesia. Melainkan juga terjadi di berbagai negara, termasuk dalam persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia. Kata Menpora, banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal.

“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas (rapat koordinasi nasional, Red.) untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terang Menpora Erick.

Dalam hal ini Menpora menunggu keputusan resmi dari KONI sebelum nantinya mengeluarkan surat resmi sebagai payung hukum perihal tuan rumah PON NTT-NTB yang dalam pelaksanaannya dibantu provinsi tertentu.

“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah (memutuskan), baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” urai Menpora Erick.

“Jadi saya minta payung hukumnya, tunggu KONI nanti,” imbuh Menpora.

Dalam laporan terbarunya, KONI Pusat menegaskan bahwa penyusunan cabang olahraga yang akan dipertandingkan kini mengacu pada rekomendasi akademisi dan aspirasi kontingen.

Fokus utama diarahkan pada cabang Olimpiade, cabang prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), cabang unggulan SEA Games, serta beberapa cabor pilihan dari tuan rumah.

Marciano juga menekankan bahwa pelaksanaan PON mendatang harus mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan pendekatan ini, pembangunan venue baru diharapkan dapat ditekan agar tidak membebani anggaran daerah.

Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan penuh untuk menyediakan venue pendukung, khususnya untuk cabor yang belum memiliki fasilitas memadai di wilayah tuan rumah.

Komitmen tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, ketika membuka Musorprov XIII/2026 KONI DKI Jakarta pada 5 Februari 2026.

Meski beberapa pertandingan akan digelar di Jakarta, penamaan resmi tetap PON XXII/2028 NTT–NTB, sebagai bentuk penghormatan kepada dua provinsi penyelenggara utama.

KONI Pusat memastikan komunikasi dengan pemerintah provinsi NTT, NTB, dan Pemprov DKI Jakarta akan semakin diperkuat dalam waktu dekat untuk mempercepat kesiapan teknis dan penyelenggaraan.

Sebelumnya, pada 8 Februari 2026, Marciano Norman telah melantik Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua Umum KONI NTT.

Dalam laporannya, Laka Lena yang juga menjabat sebagai Gubernur NTT menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk satgas khusus persiapan dan mengalokasikan dana sekitar Rp250 miliar untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028.

Dengan dukungan lintas daerah dan koordinasi yang semakin intens, penyelenggaraan PON XXII/2028 diharapkan dapat berjalan lancar dan menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional.