Apresiasi tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, saat konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan minyak dan gas bumi (migas), Selasa (10/11/2026).

Lilik menjelaskan, lokasi yang digerebek polisi merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak lagi beroperasi sejak November 2023.

Menurutnya, Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.

“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,”jelas Lilik, Saat diwawancara di TKP, Selasa 10 November 2026.

Pasokan terakhir ke lokasi tersebut kata dia diterima jauh sebelum status pangkalan dinyatakan tidak aktif. Agen resmi yang sebelumnya menyalurkan LPG ke pangkalan itu juga telah diputus kerja samanya.

Praktik Pengoplosan Membahayakan Keselamatan

Selain merugikan negara dan masyarakat, Pertamina mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG secara ilegal sangat berbahaya karena tidak mengikuti standar keselamatan yang berlaku.

Proses pemindahan gas dari satu tabung ke tabung lainnya secara tidak sesuai prosedur berpotensi memicu kebocoran hingga ledakan.

“Risiko tersebut semakin besar karena LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar,”ucap Lilik.

Lilik juga menyoroti cara-cara tidak standar yang digunakan pelaku dalam proses pengoplosan, termasuk penggunaan es batu untuk membantu proses pemindahan gas.

Praktik semacam ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengoplosan maupun pengguna LPG hasil pengisian ilegal.

Sejumlah jurnalis mempertanyakan penjelasan Pertamina yang dinilai belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Dalam konferensi pers tersebut, Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan kondisi pasokan BBM mulai terkendali. Menurutnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU perlahan mulai berkurang.

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari jurnalis yang hadir.

Mereka menilai kondisi di lapangan masih jauh dari kata normal, dengan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU.

Jurnalis Liputan6.com, Fauzan, meminta Pertamina menyampaikan kondisi kelangkaan BBM secara terbuka kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti anggapan bahwa masyarakat dapat dengan mudah beralih dari BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi.

“Pertamina harus menjelaskan ke masyarakat secara jujur, jangan malah menyalahkan masyarakat seolah-olah masyarakat mampu membeli atau berpindah dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi,” tegas Fauzan.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi. Bahkan, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM nonsubsidi juga disebut masih mengular.

“Kenyataannya di lapangan, yang antre Pertamax saja sudah mengular, bukan cuma Pertalite,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan dan menjaga pasokan tetap aman, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasokan BBM hingga 16.000 kiloliter (KL).

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, memastikan stok BBM di terminal Pertamina masih dalam kondisi aman.

Penguatan pasokan dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan jadwal kedatangan kapal dari pusat.

“Setiap ada lonjakan permintaan, kami langsung berkoordinasi dengan pusat dan menyiapkan backup penambahan pasokan. Jumlah stok di terminal BBM terus kami jaga. Hari ini bahkan ada kapal sandar yang membawa tambahan pasokan sebanyak 16.000 kiloliter,” kata Deny.

Ia sekaligus meluruskan informasi mengenai dugaan pengurangan jatah pengiriman BBM ke sejumlah SPBU.

Menurut Deny, penyesuaian volume penyaluran merupakan bagian dari strategi distribusi untuk menjaga pemerataan pasokan di tengah lonjakan permintaan.

“Bukan karena stoknya berkurang atau kami memotong pasokan secara sepihak. Ini bagian dari manajemen distribusi agar pasokan tetap merata,” ujarnya.

Dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, pihak kepolisian mengumumkan keberhasilan pengungkapan 10 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang periode Agustus hingga September 2026.

Kapolda Sulsel mengungkapkan bahwa langkah tegas ini diambil setelah pihaknya melakukan analisa situasi dan menerjunkan personel untuk pengamanan preemptive serta penegakan hukum di seluruh SPBU wilayah hukum Polda Sulsel.

“Melalui proses yang kita lakukan dengan kerja sama Pertamina, pemerintah daerah, dan TNI, saat ini kita bisa mengendalikan situasi antrean. Kalau kita pantau mulai hari Sabtu dan Minggu sudah cenderung menurun,” ujar Irjen. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dari pengungkapan 10 perkara di berbagai wilayah tersebut, polisi mengamankan 17 orang tersangka beserta sejumlah barang bukti berskala besar:

BBM Bersubsidi:

12.542 liter Bio Solar dan 6.363 liter Pertalite.

Kendaraan & Operasional:

12 unit kendaraan roda empat, 1 unit truk tangki, 27 drum (kapasitas 200 liter), 397 jeriken, 21 barcode Pertamina, 12 buah plat nomor kendaraan palsu/ganda, serta 2 unit mesin pompa isap.

Rincian Pengungkapan Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulsel:

Bupati Jember Gus Fawait menyoroti respons awal Pertamina dalam menghadapi gangguan distribusi BBM. Menurutnya, gangguan tersebut bermula dari kemacetan parah pada jalur menuju pelabuhan.

Kemacetan tersebut menghambat distribusi BBM ke sejumlah daerah. Wilayah terdampak meliputi Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, hingga Lumajang.

“Ini sudah ketiga kalinya terjadi di Jember akibat hambatan pada rantai distribusi,” ujar Gus Fawait, Jumat (11/9/2026).

Gus Fawait meminta Pertamina meningkatkan kecepatan respons ketika muncul gangguan distribusi. Menurutnya, Pertamina dapat mengalihkan pasokan dari wilayah lain sebelum kelangkaan BBM memicu kepanikan masyarakat.

Ia mencontohkan penanganan distribusi LPG yang berjalan lebih cepat. Saat jalur Banyuwangi mengalami gangguan, Sales Area Manager Pertamina segera mengalihkan pasokan dari Surabaya dan Gresik.

Langkah tersebut membuat pasokan LPG di Jember tetap stabil. Menurut Gus Fawait, pola serupa dapat diterapkan dalam menghadapi gangguan distribusi BBM.

Pemkab Jember juga akan menyampaikan persoalan tersebut melalui surat resmi kepada Pertamina Pusat dan pemerintah pusat. Langkah tersebut mempertimbangkan luas wilayah Jember dan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 2,6 hingga 2,7 juta jiwa.

Selain itu, mobilitas masyarakat, pendatang, dan mahasiswa turut meningkatkan kebutuhan BBM di Jember. Karena itu, pemerintah menilai sistem distribusi perlu memiliki jalur alternatif ketika pasokan utama terganggu.

“Kami mengusulkan reaktivasi depo di Jember agar suplai tidak bergantung penuh pada Depo Banyuwangi,” ucap Gus Fawait.

Pemkab Jember juga mendorong pengalihan titik pengiriman dari Surabaya, Malang, atau Gresik ketika jalur utama mengalami kendala. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mencegah antrean panjang.

Selain mengupayakan solusi distribusi, Gus Fawait mengambil langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN.

Pemkab Jember juga menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Kebijakan tersebut berlaku bagi sekolah di bawah Pemkab, Cabang Dinas, maupun Kementerian Agama Jember.

Menurut pemerintah daerah, kebijakan WFH dan PJJ membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Langkah tersebut juga turut mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Kondisi antrean mulai membaik setelah Pertamina kembali mengalirkan pasokan BBM. Kebijakan WFH dan PJJ berlaku hingga akhir pekan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal pada awal pekan berikutnya.

Persoalan yang awalnya dikeluhkan masyarakat karena sulit mendapatkan gas melon kini mengarah pada dugaan adanya kebocoran dalam rantai distribusi.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengungkap adanya informasi mengenai LPG 3 kilogram yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat Sulsel justru diduga dibawa keluar daerah dan dijual kembali di wilayah lain, termasuk Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dugaan tersebut disampaikan Sufriadi saat jajaran DPRD Sulsel bertemu dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Kadir Halid, Lukman B Kady, Muhammad Sadar, Andi Aan Nugraha, serta Andi Anwar Purnomo.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan Pertamina mengenai sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, kenaikan harga di tingkat masyarakat, distribusi yang diduga tidak tepat sasaran hingga kemungkinan adanya LPG subsidi yang keluar dari wilayah Sulsel.

Sufriadi mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan adanya LPG 3 kg yang dialokasikan untuk Sulsel kemudian dibawa ke daerah lain karena memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Sulsel kesulitan memperoleh LPG subsidi meski pasokan secara resmi tetap disalurkan.

“Jumlah tabung gas yang diberikan itu kan sudah ada datanya, jelas peruntukannya ke mana. Itu bisa kita cek apakah benar-benar tersalurkan atau tidak,” kata Sufriadi, seperti dikutip dari laporan media setempat.

Pengawasan penyaluran BBM subsidi diperketat untuk mencegah transaksi tidak wajar, termasuk praktik yang diduga dilakukan oleh oknum pelangsir dengan berbagai modus.

Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengatakan evaluasi dan pengawasan di sejumlah SPBU terus dilakukan.

Menurutnya, sepanjang 2026 Pertamina telah memblokir ribuan nomor polisi yang terhubung dengan QR Code karena terindikasi melakukan transaksi BBM subsidi secara tidak wajar.

“Untuk wilayah Sulawesi Selatan kami sudah memblokir sekitar 6.023 nomor polisi (QR Code) yang terindikasi melakukan pemanfaatan transaksi tidak wajar,” ujar Rainier saat ditemui awak media.

Tak hanya menyasar konsumen, Pertamina juga memberikan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.

Rainier mengungkapkan, sebanyak 63 SPBU di wilayah Sulawesi Selatan telah dikenakan sanksi berupa skorsing penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi.

Masa penghentian tersebut berlangsung antara dua hingga empat minggu.

Perangi Modus Pelangsir BBM Subsidi

Pertamina juga merespons laporan masyarakat mengenai dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi.

Sejumlah modus yang menjadi perhatian antara lain penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta pemanfaatan tangkapan layar (screenshot) QR Code untuk melakukan transaksi.

Gus Fawait menjelaskan bahwa hambatan teknis pengiriman BBM dari depo Banyuwangi menuju Jember menjadi pemicu utama antrean. Gangguan pada jalur distribusi tersebut tercatat telah terjadi sebanyak tiga kali serta berdampak pada beberapa wilayah.

Atas lambatnya penanganan kendala pengiriman ini, Pemkab Jember telah menyampaikan protes resmi kepada pihak Pertamina. Meski begitu, Pemkab Jember memilih berfokus pada penyelesaian masalah ketimbang saling menyalahkan antarlembaga.

Sebagai langkah cepat, Pertamina mengintervensi situasi dengan menggelontorkan pasokan BBM melebihi kuota harian normal. Penambahan pasokan ini diharapkan mampu mengurai antrean panjang dan memulihkan kelancaran distribusi BBM di masyarakat.

“Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujar Gus Fawait.

Pemkab Jember juga menyiapkan skema antisipasi jika antrean kendaraan terus memanjang serta mengganggu mobilitas harian warga. Kebijakan darurat seperti imbauan kerja dari rumah hingga pembelajaran daring siap berlaku jika situasi mendesak.

Gus Fawait memberikan masukan tertulis agar Pertamina menambah jalur suplai BBM dari titik alternatif seperti Surabaya atau Malang. Menurutnya, diversifikasi jalur distribusi sangat penting untuk mengantisipasi potensi kemacetan di jalur utama Banyuwangi.

“Evaluasi berkala terus kami lakukan melalui rapat koordinasi untuk mengawal penanganan taktis di lapangan,” tutur Gus Fawait.

]]> https://daerah.eranasional.com/106021/bupati-fawait-pastikan-stok-bbm-jember-aman-meski-alami-hambatan-distribusi/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/105619/ini-jenis-bbm-yang-harganya-naik-mulai-hari-ini https://eranasional.com/105619/ini-jenis-bbm-yang-harganya-naik-mulai-hari-ini#respond Mon, 31 Aug 2026 23:01:07 +0000 https://eranasional.com/105619/ini-jenis-bbm-yang-harganya-naik-mulai-hari-ini Jakarta, ERANASIONAL.COM – PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 September 2026.

Tiga produk yang mengalami kenaikan harga yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Penyesuaian tersebut membuat harga Pertamax Turbo (RON 98) meningkat menjadi Rp19.600 per liter.

Sebelumnya, produk tersebut dibanderol Rp18.300 per liter pada Agustus 2026.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite. Harga BBM jenis diesel tersebut kini menjadi Rp23.700 per liter, dari sebelumnya Rp19.700 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex mengalami kenaikan paling tinggi. Harganya berubah dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai September 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah.

Formula tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta berbagai faktor lain yang berkaitan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

“Sedangkan produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga.

Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” kata Kitty dalam keterangan resminya.

Meski melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk, Pertamina Patra Niaga memastikan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas BBM sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Rincian harga BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan per 1 September 2026:

• Pertamax Turbo (RON 98): dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter.
• Dexlite: dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter.
• Pertamina Dex: dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Adapun Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga pada periode penyesuaian kali ini. []

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penurunan harga Pertamax yang kini dibanderol Rp15.950 per liter, turun Rp300 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp16.250 per liter.

Perubahan harga tersebut tercantum dalam pembaruan resmi yang dipublikasikan Pertamina pada Jumat (31/7/2026).

Penyesuaian berlaku di berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, dan mencakup sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya.

Selain Pertamax, Pertamina juga menurunkan harga Pertamax Green dan Pertamax Turbo.

Di wilayah Jabodetabek, Pertamax Green kini dijual Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter, atau turun Rp400 per liter.

Sementara itu, Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Di sisi lain, harga produk diesel nonsubsidi tidak mengalami perubahan. Dexlite dengan angka cetane (CN) 51 tetap dipasarkan seharga Rp19.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) masih berada di level Rp21.150 per liter.

Untuk BBM bersubsidi dan BBM penugasan, pemerintah bersama Pertamina juga belum melakukan penyesuaian harga.

Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar masih dipatok Rp6.800 per liter.

Pertamina menjelaskan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi dilakukan sebagai bagian dari implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 yang mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran bensin dan solar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Penyesuaian pada awal Agustus 2026 ini menjadi penurunan harga pertama setelah Pertamax dan Pertamax Green mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026.

Sebelumnya, pemerintah sempat mempertahankan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. []

Penurunan harga berlaku untuk tiga produk, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax Turbo kini dijual Rp19.300 per liter, turun dari sebelumnya Rp20.750 per liter.

Sementara itu, harga Pertamina Dex mengalami penurunan dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.

Adapun Dexlite kini dibanderol Rp19.700 per liter, lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp23.000 per liter.

Di sisi lain, Pertamina belum melakukan perubahan harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax masih bertahan di angka Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sama seperti setelah penyesuaian yang dilakukan pada 10 Juni 2026.

Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite juga tidak mengalami perubahan dan tetap dijual Rp10.000 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi maupun mekanisme yang berlaku. Langkah ini juga telah dikoordinasikan bersama pemerintah,” ujar Kitty di Jakarta.

Selain menurunkan harga sejumlah jenis BBM, Pertamina juga memangkas harga avtur yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Untuk avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta, harga sebelum pajak turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter pada Juli 2026.

Kitty menambahkan, Pertamina tidak hanya menghadirkan harga yang lebih kompetitif, tetapi juga tetap menjaga kualitas produk agar sesuai standar.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa performa kendaraan yang optimal sekaligus penggunaan bahan bakar yang lebih efisien.

Daftar Harga BBM Pertamina Berlaku Juli 2026:

• Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter
• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Pertamax: Rp16.250 per liter
• Pertamax Green: Rp17.000 per liter
• Pertamax Turbo: Rp19.300 per liter
• Dexlite: Rp19.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp21.150 per liter. []

Dalam kebijakan terbaru ini, sejumlah produk mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, serta Avtur.

Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala perusahaan yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional.

Selain itu, kondisi perekonomian nasional serta kemampuan daya beli masyarakat juga menjadi faktor dalam penetapan harga terbaru.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa perubahan harga BBM nonsubsidi telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” kata Kitty dalam keterangan tertulis.

Mengacu pada daftar harga yang berlaku mulai Juli 2026, Pertamax Turbo kini dijual Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp20.750 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex mencatat penurunan paling besar. Harga BBM jenis tersebut kini menjadi Rp21.150 per liter dari sebelumnya Rp24.800 per liter, atau turun Rp3.650 per liter yang setara sekitar 15 persen.

Penyesuaian serupa juga terjadi pada Dexlite. Produk ini kini dibanderol Rp19.700 per liter setelah sebelumnya dipasarkan seharga Rp23.000 per liter. Dengan demikian, harganya berkurang Rp3.300 per liter.

Tak hanya BBM kendaraan, Pertamina juga memangkas harga Avtur yang digunakan untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta.

Harga Avtur sebelum pajak turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter pada Juli, atau lebih rendah Rp3.000 per liter.

Menurut Kitty, perubahan harga tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti pergerakan harga energi global serta formula penetapan harga yang berlaku. []

Peluncuran program tersebut dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah telah menyiapkan implementasi B50 sebagai kelanjutan program mandatori B40 yang berjalan sebelumnya.

“B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima akan di-launching langsung oleh Bapak Presiden. Rencananya tanggal 1 Juli,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6).

Meski mulai diberlakukan secara nasional, pemerintah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan.

Tahap ini dilakukan untuk memberi ruang penyesuaian distribusi di lapangan, termasuk menghabiskan stok B40 dan proses pencampuran (blending) menuju penggunaan penuh B50.

“Masih ada sisa B40 yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Masa penyesuaian diberikan hingga tiga bulan sampai implementasi B50 berjalan penuh,” ujarnya.

Terkait harga, pemerintah belum mengumumkan tarif resmi B50. Namun, Laode memastikan skema penetapan harga akan mengikuti formula BBM jenis solar yang selama ini berlaku.

“Kalau harga mengikuti mekanisme harga BBM yang sudah berjalan, tidak ada perlakuan khusus,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang penerapan nasional.

Menurut Bahlil, pengujian telah dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan kandungan air pada B50 lebih rendah dibandingkan B40, yang dinilai dapat mendukung kualitas bahan bakar.

Pemerintah optimistis program ini dapat berjalan sesuai jadwal sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor solar.

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026, menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang tahun. []

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, membantah truk dan mobil tangki tersebut milik pertamina.

Menurutnya secara fisik armada tersebut tidak memiliki identitas perusahaan yang jelas.

“Memang terdapat beberapa kendaraan yang mencantumkan tulisan “Pertamina”, namun hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa kendaraan tersebut merupakan transporter BBM resmi yang bekerja sama dengan Pertamina,”kilah Wahyudi Anas, Selasa (2/6/2026).

“Kalau saya menuliskan Pertamina di rumah saya, belum tentu rumah itu milik atau bekerja sama dengan Pertamina,”tambahnya.

Menurut Wahyudi, Pertamina memiliki data resmi terkait mitra dan armada transportasi yang bekerja sama dengan mereka.

“Justru karena tidak terdaftar sebagai mitra resmi, kendaraan-kendaraan ini di sita,” jelasnya.

Dia menambahkan, armada resmi yang digunakan dalam distribusi BBM Pertamina wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat.

Setiap kendaraan secara rutin menjalani pemeriksaan dan pengawasan terkait aspek keselamatan operasional.

“Kondisi kendaraan yang diamankan ini secara kasat mata sudah terlihat tidak memenuhi standar keselamatan. Misalnya kondisi ban yang sudah gundul dan sejumlah komponen lainnya yang tidak layak. Identitas kendaraan resmi Pertamina pasti lengkap dan memenuhi standar safety yang berlaku,” katanya.