Stadion yang dirancang khusus untuk pertandingan sepak bola itu akan dibangun secara bertahap dengan skema multiyears.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender telah menyerahkan maket resmi stadion kepada Pemkot Makassar.

Maket tersebut menjadi gambaran awal konsep dan desain stadion yang akan direalisasikan.

“Kemarin sudah ada pengumuman penetapan pemenang, dan pemenangnya membawa maket ke kita untuk memperlihatkan rancangannya,”ujar Munafri, dikutip Kamis 1 Oktober 2026.

Dari proses tender yang dilaksanakan pemerintah, ada satu perusahaan yang benar-benar mengikuti aturan dan persyaratan hingga keluar sebagai pemenang,” bebernya.

Meski pemenang tender telah ditetapkan, proses lelang saat ini masih memasuki masa sanggah.

Munafri mengatakan, setelah masa sanggah berakhir, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penetapan kontrak kerja sebelum proyek masuk ke tahap pengerjaan fisik.

Penimbunan Lahan Jadi Fokus Awal

Pada tahap awal pembangunan, Pemkot Makassar memprioritaskan pekerjaan penimbunan lahan Stadion Untia.

Munafri meminta kontraktor menyiapkan strategi dan pola kerja yang efektif untuk mengantisipasi potensi kendala selama musim penghujan.

“Penimbunan ini harus dipikirkan dengan baik karena kita masuk musim hujan. Jangan sampai hujan menghambat pekerjaan,” kata Munafri.

Pemkot menargetkan seluruh area lahan stadion sudah selesai ditimbun paling lambat Januari mendatang. Setelah itu, pembangunan konstruksi utama dapat segera dimulai.

Stadion Untia dirancang tanpa lintasan atletik sehingga area tribun akan lebih dekat dengan lapangan pertandingan.

Stadion tersebut ditargetkan memiliki kapasitas sekitar 15.000 hingga 16.000 penonton dengan sistem tribun single seat.

Proyek pembangunan Stadion Untia memiliki pagu anggaran sekitar Rp350 miliar. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap melalui skema multiyears.

Sementara itu, nilai penawaran dari perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender mencapai Rp334,21 miliar. []

Munafri menilai PSM masih membutuhkan waktu untuk menemukan permainan terbaiknya setelah menjalani laga perdana dengan komposisi skuad yang belum sepenuhnya lengkap.

Di saat bersamaan, proses pembangunan stadion juga mulai bergerak menuju tahapan lelang untuk penimbunan.

Terkait penampilan PSM Makassar pada awal musim, Munafri menilai tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan permainan terbaiknya.

Kondisi tersebut tidak lepas dari komposisi skuad yang belum sepenuhnya lengkap saat kompetisi dimulai.

“Hasil pertandingan perdana justru dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih untuk segera melakukan pembenahan,” ujar mantan CEO PSM Makassar itu saat diwawancarai di UNIBOS, Rabu 9 September 2026+.

Kekalahan pada laga pembuka, kata Munafri, dapat membantu tim mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang masih terlihat di dalam permainan.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi modal untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang pada pertandingan berikutnya.

Pelatih juga dituntut mampu membaca situasi dengan lebih cermat, termasuk menentukan komposisi dan strategi yang tepat berdasarkan kondisi pemain serta karakter lawan.

Munafri menilai pertandingan resmi memiliki tekanan dan atmosfer yang berbeda dibandingkan laga uji coba.

Salat tersebut digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera turun di tengah kondisi ketersediaan air yang semakin menipis.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa salat Istisqa menjadi momentum bagi masyarakat untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar kondisi kekeringan yang terjadi saat ini segera membaik.

“Kita berharap semoga apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi harapan kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama bagaimana kita mengharapkan hujan bisa turun,” ujarnya.

Menurutnya, menipisnya ketersediaan air telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat.

Kondisi tersebut antara lain menyebabkan pemadaman listrik secara bergilir serta semakin terbatasnya ketersediaan air bersih.

“Karena kondisi masyarakat hari ini dengan ketersediaan air yang semakin menipis, banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Mulai dari pemadaman bergilir, serta sedikitnya ketersediaan air bersih,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tetap terpenuhi.

Ia mengungkapkan telah meninjau sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Pemerintah kemudian melakukan suplai air serta sejumlah intervensi melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar juga dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang membutuhkan.

“Ada Dinas Pemadam, Dinas BPBD yang turun setiap hari hampir 50 sampai 60 titik untuk mendistribusi kebutuhan air,” jelasnya.

Pemkot Makassar juga berencana meningkatkan upaya tersebut agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Kita berharap kegiatan ini akan kita lebih masifkan lagi untuk memastikan sumber-sumber air itu dan ketersediaan air bisa sampai di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan saat ini,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni penambahan sekitar 18 SPAM. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan pencarian sumber air tidak mudah.

Di sejumlah lokasi, pengeboran bahkan harus dilakukan hingga kedalaman sekitar 190 meter sebelum menemukan sumber air.

“Dengan penambahan kurang lebih 18 SPAM mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat baik. SPAM hari ini mendapatkan air bersih itu kira-kira sudah di angka 190 meter baru ketemu air di beberapa tempat,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengidentifikasi sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kemudian diberikan intervensi agar kapasitas distribusinya bisa ditingkatkan.

Ia mencontohkan salah satu wilayah yang masih memiliki sumber air pada kedalaman sekitar empat meter.

Sumber tersebut selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, distribusi air di wilayah tersebut terkendala keterbatasan mesin.

Satu mesin harus beroperasi selama 24 jam untuk melayani kebutuhan warga di dua RW.

“Nah, ini kami bantu untuk secepatnya memberikan mesin baru karena cuma satu mesin jalan 24 jam untuk cover 2 RW,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah akan bergerak cepat di wilayah-wilayah yang masih memiliki sumber air untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Jadi di mana ada sumber-sumber air yang masih bisa, langsung kita intervensi supaya kebutuhan air ini bisa terdistribusi dengan baik,” pungkasnya. []

Munafri memastikan pemenang tender pembangunan stadion ditargetkan diumumkan pada akhir Agustus 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan di hadapan skuad, manajemen, dan pendukung PSM Makassar.

“Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin selalu menjadi pertanyaan. Akhir bulan ini, pemenang tender pembangunan stadion sudah akan diumumkan,” kata Munafri.

Menurut Munafri, pembangunan stadion harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pasalnya, proyek tersebut menggunakan anggaran negara sehingga setiap tahapan wajib mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin pembangunan stadion dilakukan secara terburu-buru hingga mengabaikan aspek hukum maupun tata kelola keuangan negara.

“Membangun stadion itu bukan seperti menggoreng pisang goreng. Ada uang negara yang dipakai di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan gara-gara stadion kita ditangkap,” ujarnya.

Munafri mengatakan proses tender menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik stadion dimulai.

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan agar proyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Di hadapan keluarga besar PSM Makassar, Munafri kembali menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan stadion yang selama ini menjadi salah satu harapan besar masyarakat.

Menurutnya, cuaca panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga November sehingga diperlukan langkah mitigasi sejak dini agar kebakaran di TPA tidak terjadi.

“El Nino tahun ini cukup panjang. Sampai bulan November diperkirakan masih panas. Karena itu saya minta seluruh pemerintah daerah dan pemerintah kota waspada. Kerahkan pemadam kebakaran, lakukan pembasahan di TPA karena kandungan gas metan di sana sangat tinggi. Jangan sampai ada yang membakar sampah atau merokok sembarangan di area TPA,” ujar Jumhur saat meninjau TPA Antang di kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menegaskan, pencegahan harus dilakukan dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Pasalnya, jika TPA sudah terbakar, proses penanganannya akan jauh lebih sulit.

Selain mengingatkan soal mitigasi kebakaran, Jumhur juga menyoroti pentingnya percepatan pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), khususnya di kawasan aglomerasi.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia yang mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten/kota sebagai prioritas pengembangan PSEL.

Namun, masih terdapat sekitar 460 kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik dan tantangan pengelolaan sampah yang berbeda.

“Daerah yang tidak masuk kawasan aglomerasi tetap menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup. Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing,” katanya.

Jumhur menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai alternatif pengelolaan sampah, mulai dari pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF), produksi pelet biomassa, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.

Ia menyebut, sejumlah daerah bahkan telah lebih dahulu menerapkan berbagai inovasi tersebut secara mandiri.

“RDF maupun pelet memiliki nilai ekonomi. Produk ini bisa menggantikan batu bara dan dibutuhkan industri seperti pabrik semen maupun pembangkit listrik. Selain bernilai jual, pengelolaan ini juga berkontribusi terhadap penurunan emisi sehingga berpotensi memperoleh manfaat dari perdagangan karbon,” jelasnya.

Tidak hanya itu, sampah juga dapat diolah menjadi kompos, budidaya maggot, maupun produk lain yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Karena itu, menurut Jumhur, pemerintah tidak akan menyeragamkan model pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada kekhususan yang harus dihormati, sehingga solusi pengelolaan sampah juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.

PSEL Diklaim Ramah Lingkungan

Menanggapi masih adanya penolakan terhadap pembangunan fasilitas PSEL di sejumlah daerah, Jumhur meminta masyarakat tidak khawatir.

Ia menegaskan bahwa fasilitas PSEL modern sangat berbeda dengan gambaran tempat pembuangan sampah konvensional.

“Kalau melihat PSEL di negara-negara yang sudah maju, fasilitasnya hampir tidak terlihat seperti tempat pengolahan sampah. Truk pengangkut sampah pun masuk secara tertutup. Bangunannya lebih menyerupai pabrik modern, bahkan seperti mal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena teknologinya sudah sangat berbeda dan jauh lebih ramah lingkungan,” tegasnya. []

Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas melaut.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden untuk memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program yang sangat luar biasa sebagai bagian dari Asta Cita Bapak Presiden,” ujar Munafri, Selasa 4 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, seluruh proses pembangunan kawasan tersebut dibiayai melalui APBN.

Pemerintah Kota Makassar berperan mendukung pelaksanaan program dengan menindaklanjuti usulan serta kebutuhan yang diajukan masyarakat nelayan.

“Proses pembangunan ini langsung dari APBN. Kami mendukung apa yang menjadi proposal dan kebutuhan para nelayan. Pemerintah Kota menjalankan dan memfasilitasi kebutuhan yang diusulkan masyarakat di kampung ini,” katanya.

Menurut Munafri, pemerintah daerah juga berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan program tersebut, khususnya bagi nelayan di kawasan Pulau Lae-Lae dan wilayah pesisir lainnya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal.

“Kami di daerah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan penuh, khususnya untuk masyarakat nelayan di wilayah ini. Tujuannya agar potensi nelayan bisa dimaksimalkan,” tuturnya.

Munafri menilai keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah dinilai mampu mengurangi biaya operasional para nelayan.

“Tentu ini sangat bermanfaat. Ada kebutuhan yang sebelumnya harus mereka biayai sendiri, kini sudah difasilitasi, seperti penyediaan es, boks ikan, dan sarana pendukung lainnya. Sistem dukungan dari pemerintah ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh sembako dengan harga terjangkau.

“Kita bantu masyarakat agar mendapatkan sembako yang murah. Stok pangan kita banyak, sehingga Bulog segera melakukan operasi pasar,” kata Zulkifli Hasan.

Ia juga meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, ikut mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar.

“Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama melaksanakan operasi pasar. Sebagian APBD, termasuk dana yang memungkinkan digunakan untuk penanganan kondisi seperti ini, bisa dimanfaatkan agar harga sembako dapat ditekan sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” pungkas Zulkifli. []

Munafri menjelaskan, penyelesaian persoalan PSL masih berlangsung karena adanya perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian skema kerja sama.

“Kalau masalah PSL, saat ini masih berproses. Aturan terbaru mengharuskan adanya pengakhiran kontrak yang sebelumnya menggunakan PP Nomor 35 sebelum beralih ke PP Nomor 109. Karena skemanya berubah, maka kontraknya juga harus diakhiri terlebih dahulu,” kata Munafri, saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Pemkot Makassar meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar proses transisi regulasi tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain persoalan administrasi, Munafri mengungkapkan bahwa proses PSL juga menghadapi kendala berupa penolakan dari sebagian warga di wilayah Tamalanrea yang menjadi lokasi yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan oleh pemenang tender.

Penolakan masyarakat tersebut bahkan telah bergulir hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Karena itu, pemerintah kota memilih menunggu penyelesaian proses pengakhiran kontrak sebelum melanjutkan tahapan berikutnya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berpacu menyelesaikan sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan TPA.

Munafri menegaskan, sanksi tersebut harus segera dituntaskan agar tidak memicu persoalan baru dalam pengelolaan persampahan di Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menyoroti masih adanya media yang dinilai tidak menjalankan kaidah jurnalistik dengan baik dan lebih mengedepankan sensasi dibandingkan kualitas pemberitaan.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa disamakan dalam memperlakukan media yang bekerja secara profesional dengan media yang tidak memiliki standar jurnalistik yang jelas.

“Bagaimana tidak dibeda-bedakan, kalau memang ada pers yang bekerja secara profesional dan benar-benar menjalankan asas-asas jurnalistik. Berbeda dengan media abal-abal,” tegas Munafri.

Munafri menekankan bahwa pers memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, integritas, kompetensi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan profesi wartawan.

Ia berharap insan pers terus menjaga profesionalisme dan kualitas pemberitaan sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik. []

Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, momen Lebaran ini menjadi ruang strategis untuk membangun komunikasi yang lebih erat, bertukar gagasan, serta menyatukan langkah demi keberlanjutan pembangunan Kota Makassar.

Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah tokoh, sebagai wujud komitmen merawat hubungan baik dan memperkuat kolaborasi.

Tidak sekadar ajang saling bermaafan, pertemuan ini juga menjadi simbol penting bahwa sinergi dan kebersamaan merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usai bersilaturahmi di kediaman mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Munafri bersama Melinda Aksa, melanjutkan agenda sowan ke kediaman mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Kompleks PDAM Ratulangi, Kecamatan Ujung Pandang, Sabtu (21/3/2026).

Kedatangan Munafri dan Melinda sekitar pukul 20.20 Wita disambut hangat oleh IAS bersama sang istri yang juga Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat Idulfitri sebagai momentum mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi lintas kepemimpinan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 20.54 Wita tersebut, berbagai hal dibahas, terutama terkait arah pembangunan Kota Makassar ke depan.

Dialog yang terjalin tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bertukar pandangan dan pengalaman dalam mendorong kemajuan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah itu, Wali Kota bersama Ketua TP PKK kembali melanjutkan perjalanan silaturahmi ke kediaman mantan Wali Kota Makassar lainnya, Andi Herry Iskandar, yang berlokasi di Jalan Sungai Lariang No. 1, Kecamatan Ujung Pandang, sekitar pukul 21.00 Wita.

Kunjungan beruntun ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus merawat kebersamaan dan membangun sinergi dengan para pemimpin terdahulu demi keberlanjutan pembangunan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa agenda silaturahmi Idulfitri yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan para kepala daerah pada periode sebelumnya.

Menurut Munafri, momentum Hari Raya Idulfitri menjadi waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi, termasuk dengan bersilaturahmi atau sowan ke kediaman para mantan Wali Kota Makassar.

Tradisi ini dinilai memiliki makna penting, tidak hanya dalam konteks personal, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan komunikasi antar pemimpin.

“Silaturahmi ini kami lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan para kepala daerah sebelumnya,” ujar Munafri.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari tradisi Idulfitri untuk saling memaafkan, sekaligus bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu dalam membangun Kota Makassar.

Lebih jauh, pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat sinergi serta merajut kembali tali persaudaraan antar tokoh masyarakat.

“Dengan komunikasi yang terus terjaga, tentu kolaborasi lintas generasi kepemimpinan dapat semakin solid dalam mendorong kemajuan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. []

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan HAM membutuhkan kerja sama lintas sektor. Hal ini disampaikan, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kakanwil HAM Sulsel), Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dalam menangani isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM).

“Perlu kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan Kementerian HAM. Dalam konteks Kota Makassar, persoalan hak asasi harus disikapi bersama. Jika terjadi pelanggaran, maka solusi harus dicari secara kolektif,” jelas Munafri.

Munafri terus berkomitmen untuk memberikan ruang partisipatif bagi seluruh pihak dalam mengawal kebijakan dan isu yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Ia juga menekankan pentingnya saling membuka ruang antar instansi guna memperkuat sinergi dalam perlindungan HAM.

“Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal bersama,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk saling menguatkan dan menjaga keterbukaan dalam penanganan masalah HAM.

“Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal secara bersama-sama,” tuturnya.

Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kakanwil HAM Sulsel), Daniel Rumsowek mengatakan, menyampaikan komitmennya dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di wilayah kerjanya yang kini juga mencakup Sulawesi Tenggara.

“Perkenalkan, saya mulai menjabat sejak 19 Maret. Kemenham saat ini telah terbentuk sesuai nomenklatur baru. Kami membawahi wilayah hingga Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Daniel menjelaskan bahwa Kemenham hadir sebagai fasilitator, pemantau, evaluator, dan pencari solusi atas berbagai isu pelanggaran HAM di lintas daerah.

“Kami menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan urusan hak asasi manusia, termasuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya aktif melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dari masyarakat. Pihaknya juga fokus terhadap program nasional.

“Seperti satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum sebagai instrumen HAM, dengan target lebih dari seribu penerima manfaat,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Daniel menekankan keterbukaan instansinya terhadap laporan masyarakat. Hal ini sebagai prioritas kedepan nantinya.

“Jika ada pelanggaran HAM, kami siap menerima laporan aduan dan menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit,” tutupnya. []

Pertemuan ini dalam rangka mencari solusi jangka panjang untuk permasalahan banjir yang kerap terjadi di beberapa titik rawan Kota Makassar.

Seperti di kawasan Blok 10, Antang Kecamatan Manggala, serta di BTN Kodam 3, Kecamatan Biringkanaya serta di area dalam Kota Jalan AP Pettarani menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Munafri Arifuddin menunjukkan beberapa hasil kajian sementara mengatakan perlunya langkah strategis, termasuk kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.

Munafri menyebutkan, fokus Pemkot saat ini adalah pada wilayah Sungai Tallo, yang masuk dalam kewenangan kota.

Dimana pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang.

Namun, opsi ini menghadapi tantangan besar karena adanya rumah-rumah yang berdiri di atas jalur yang direncanakan.

Apalagi diperlukan biaya yang cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp 400 miliar, mengingat harus ada pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur baru.

“Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” ucap Appi.

“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” sambungnya.

Karenanya, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, Munafri melakukan kunjungan langsung ke TPA Antang, Selasa (13/05/2025).

Tujuan kunjungan ini untuk melihat langsung kondisi TPA Antang yang sudah melebihi kapasitasnya. Sekaligus mencari solusi atas masalah tersebut.

Setibanya di TPA Antang, Munafri dan Dewi Chomistriana diskusi terkait pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan di TPA Antang.

Tak hanya itu, Mereka juga membahas tentang metode pengelolaan sampah yang modern efektif dan sesuai regulasi.

Appi sapaan akrab Wali Kota Makassar, menuturkan sejauh ini sudah ada beberapa langkah disiapkan Pemerintah Kota sebagai solusi untuk penanganan sampah.

Baik pengelolaan secara terpadu, maupun metode lain sesuai dengan sistem energi terbarukan.

“Langkah untuk membenahi sampah, terutama yang ada di TPA sangat diperlukan. Kunjungan ini, menjadi bagian dari solusi terbaik dalam hal pengelolaan sampah ke depan,” ucapnya.

Kedatangan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU ini pun menjadi suatu langkah nyata dan kolaborasi kuat Pemkot Makassar dalam menuntaskan persoalan sampah dengan konsep menata ulang sistem infrastruktur dan pengelolaan sampah yang ada di TPA Antang.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar,” ungkapnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ferdy Mochtar, mengatakan kunjungan Dirjen Cipta Karya ini sebagai langkah awal kolaborasi semua pihak.

Melihat kondisi TPA Antang, Kata Ferdy, akses jalan menghambat proses pembuangan sampah ke TPA.

Pihaknya pun berharap ini menjadi poin inti dalam penanganan sampah dengan baik dan lebih efektif.

Ajakan ke masyarakat pun harus terus digaungkan dari memilah sampah di rumah dan mengurangi timbunan sampah. Langkah kecil ini akan sangat membantu.

“Tempat pengelolaan sampah terpadu, bisa disiapkan Pemkot Makassar. Yang mana sampah organik bisa didaur ulang bermanfaat untuk ekonomi,” tutupnya. []

Salah satu kelompok pemuda yang diajak berkolaborasi adalah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Kota Makassar, yang dinilai mempunyai potensi besar di dalam mendukung pembangunan daerah.

“Keterlibatan pemuda dalam rangka pembangunan yang ada di Kota Makassar ini, dibutuhkan pemuda yang inovatif. Sehingga PPGT dilibatkan mengawal pembangunan ke depan,” kata Munafri, pada perayaan Paskah PPGT 3 Klasis Kota Makassar, di Lapangan Golf Kodam XIV/Hsn Makassar, Senin 12 Mei 2025.

Menurutnya, pemuda memiliki peran vital sebagai agen perubahan dalam membangun masa depan Kota Makassar.

Bahkan, mereka menjadi pilar utama yang mampu membawa inovasi dan semangat baru dalam mendorong kemajuan daerah.

Terlebih di era globalisasi saat ini, pemuda dituntut untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan Kota Makassar, khususnya dalam lima tahun ke depan, guna memastikan kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Ini yang kita harapkan ke depan, sehingga benar-benar pemuda menjadi agen pembaharuan. Pemuda yang punya visi, yang mampu memberikan manfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya,” jelas wali kota yang akrab disapa Appi itu.

Tak hanya itu, Appi berpandangan bahwa pemuda memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemuda yang peduli terhadap isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, dan ketidakadilan sosial dapat menjadi katalisator perubahan melalui aksi nyata dan kontribusi positif.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada peran pemuda sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, peran Pemuda Gereja Toraja sebagai generasi emas yang berkualitas diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Generasi muda memiliki peran dalam membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Kita berharap pemuda dapat memberikan kontribusi nyata bagi umat dan berperan aktif dalam pembangunan melalui kolaborasi bersama pemerintah,” tutup Appi. []

Forum yang mengumpulkan seluruh wali kota se-Indonesia tersebut berlangsung di Grand City Convention dan Exhibition, Kota Surabaya, Jumat (9/5/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan bahwa APEKSI menjadi ajang strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan serta memperkuat peran pemerintah kota dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, semangat kebersamaan yang tercermin pada forum ini harus menjadi landasan utama di dalam mendorong pemerataan pembangunan antar kota di seluruh Indonesia.

“Secara garis besar, melalui forum ini kita berharap akan lahir berbagai upaya dan penguatan kewenangan bagi pemerintah kota. Tujuannya adalah agar pembangunan di daerah tetap dapat berjalan secara optimal,” ujar wali kota yang akrab disapa Appi itu.

Pada kesempatan tersebut, Munafri turut didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Kehadiran keduanya bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-pemerintah kota, sekaligus menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi dan berbagi inovasi dari masing-masing daerah.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan sinergi antar pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Appi pun menegaskan komitmennya untuk merealisasikan berbagai program strategis di Kota Makassar, sekaligus mendorong konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

“APEKSI ini sangat bagus karena mendorong kolaborasi antar daerah, sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan bersama antara satu kota dengan kota lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk membahas sejumlah rekomendasi yang berasal dari berbagai wilayah, khususnya daerah perkotaan.

Adapun rekomendasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) VI Indonesia Timur, yaitu pertama mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta memperluas jangkauan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

Kedua, mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan peran dana sosial syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Serta ketiga adalah mengembalikan keberadaan dana Kelurahan.

Appi berpendapat persoalan yang dihadapi setiap daerah pada dasarnya mempunyai kesamaan. Karena itu, jika diajukan secara terpisah, dampaknya tidak akan sekuat jika disampaikan secara kolektif.

“Sehingga Ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Tentu juga menambah kita punya khasanah dan bagaimana proses melaksanakan pemerintahan di kota berjalan,” tutup Appi.

Diketahui, sebanyak 98 wali kota anggota APEKSI mengikuti Munas VII yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, 6-10 Mei 2025.

Kawasan Salodong dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka persiapan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Rumah Nayla merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif baru pemerintah untuk menjangkau anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Tahap awal, program ini akan dijalankan di 53 titik awal dan ditargetkan berkembang menjadi 200 titik tambahan.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam kunjungannya mengatakan lokasi ini akan digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Makassar. Namun, masih ada beberapa titik lokasi lainnya.

“Mulai beberapa titik, salah satunya nanti di Makassar untuk Sekolah Rakyat itu kalau sekolah ini berada di Makassar, maka yang boleh sekolah di sini adalah warga Makassar,” jelas Mensos Saifullah.

Lebih lanjut, proses perekrutan calon siswa untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan kepada warga Kota Makassar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hal ini dikarenakan sekolah dengan konsep asrama atau boarding school itu bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Harapan pak Presiden nanti setiap kabupaten/kota itu minimal memiliki satu Sekolah Rakyat yang bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA. Siapa yang bisa sekolah di situ? Mereka yang berada di desil satu desil itu miskin ekstrem dan miskin,” tuturnya.