“Sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper OTT tetap lanjut,” kata Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, semua pimpinan KPK bakal sepakat untuk melanjutkan OTT. Setyo mengatakan diskusi yang muncul hanya soal penamaan OTT.

“Sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan ya, gitu, apa nomenklatur,” katanya.

Di sisi lain, terkait Pimpinan KPK yakni Johanis Tanak yang ingin menghapus OTT, Setyo mengaku belum bertemu untuk membahas itu.

Setyo Budiyanto terpilih lewat voting yang dihelat Komisi III DPR RI hari ini, Kamis 21 November 2024. Setyo tercatat memiliki harta Rp 9,6 miliar.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Setyo Budiyanto ke KPK pada 1 April 2024.

Dalam LHKPN, Setyo tercatat memiliki tiga tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Makassar, dan Bogor. Aset tersebut tercatat senilai Rp 7,6 miliar.

Setyo juga melaporkan kepemilikan empat kendaraan, yakni sepeda RB, Vespa Piaggio, Trek RB, dan Toyota LX, dengan total senilai Rp 946 juta.

Setyo juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 360 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 705 juta.

Dalam laporan harta kekayaannya, Setyo mengaku tidak memiliki utang.

Diketahui, Komisi III DPR RI telah menetapkan lima pimpinan KPK periode 2024-2029 dalam rapat pleno pada Kamis, 21 November.

Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.

Setyo bakal mengomandoi lembaga antirasuah lima tahun mendatang bersama Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Pemilihan 5 komisioner KPK itu usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. []

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan nanti jika dipilihnya satu di antaranya maka akan melengkapi pimpinan KPK menjadi lima orang sebagaimana mestinya.

“Bapak Presiden akan memilih satu di antaranya agar pimpinan KPK menjadi lima orang,” kata Ghufron, Selasa, 2 Januari 2024.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada empat bakal kandidat pimpinan KPK yang disebut-sebut berpeluang mengisi posisi pasca dipecatnya Firli Bahuri. Mereka adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya B.

Dua di antara nama-nama tersebut akan dipilih oleh Presiden Jokowi untuk diseleksi DPR menjadi pimpinan KPK menggantikan Firli Bahuri.

Ketua KPK definitif akan dipilih KPK

Sementara itu, Nurul Ghufron menjelaskan soal Ketua KPK definitif pengganti Firli Bahuri juga akan dipilih oleh DPR setelah pimpinan KPK lengkap.

“Pemilihan Ketua KPK definitif setelah posisi pimpimpinan KPK menjadi lima melalui proses di atas, kemudian akan dipilih DPR satu di antara lima pimpinan untuk menjadi Ketua KPK,” jelas Ghufron.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 28 Desember 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Berlaku sejak tanggal 28 Desember 2023 di mana Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana.

Ada tiga pertimbangan utama Presiden Jokowi menandatangani Keppres tersebut yaitu terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023, Putusan Dewan Pengawas KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, dan berdasarkan Pasal 32, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (*)

Seperti diketahui, Jokowi memberhentikan Firli Bahuri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023.

Firli diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021 yang diselidiki KPK.

Kembali lagi soal pengganti Firli Bahuri, berdasarkan Pasal 33 UU No. 19/2019 tentang KPK, Presiden dapat mengajukan calon anggota pengganti ke DPR saat terjadi kekosongan Pimpinan KPK.

Calon yang dapat diajukan Presiden itu berasal dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR saat penyeleksian beberapa waktu lalu.

Berdasarkan aturan itu, ada empat nama calon Pimpinan KPK yang tak terpilih pada tahun 2019.

Berikut nama dan profil singkat empat calon Pimpinan KPK tersebut:

Sigit Danang Joyo

Pada proses seleksi pimpinan KPK 2019 silam, Sigit Danang Joyo mendapat dukungan 19 suara dari Komisi III DPR. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I.

Pria kelahiran 7 April 1976 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 27 Februari 2023, total harta kekayaan Sigit sebesar Rp3.599.889.331.

Pada fit and proper test pimpinan KPK 2019, Sigit menyatakan perlu ada pembatasan dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK.

Menurut dia, penerbitan SP3 KPK harus dilakukan dengan sangat selektif.

Luthfi Jayadi Kurniawan

Pada seleksi pimpinan KPK 2019 silam, Luthfi Jayadi Kurniawan berprofesi sebagaidosen di Universitas Muhammadiyah Malang (UNM). Dia juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Malang Corruption Watch (MCW).

Luthfi mendapat dukungan 7 suara dari Komisi III DPR pada tahun 2019. Saat fit and proper test, Lutfhi bicara soal langkah melibatkan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi.

I Nyoman Wara

I Nyoman Wara merupakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pernah diajukan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti Lili Pintauli yang mundur dari KPK pada tahun 2022, namun dia tidak terpilih.

Pada fit and proper test 2019, Nyoman tidak mendapat suara dukungan satu pun dari Komisi III DPR.

Dari LHKPN 28 maret 2023, Nyoman memiliki total kekayaan Rp2.409.218.966.

Roby Arya Brata

Roby Arya Brata merupakan Asisten Deputi pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Roby juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Pada fit and proper test pimpinan KPK 2019 Roby tak mendapat dukungan suara dari Komisi III DPR RI.

Dia terakhir melapor LHKPN pada 24 Maret 2023 dengan total kekayaan senilai Rp2.993.379.706. (*)

Firli dijatuhi sanksi berat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Karena dijatuhi sanksi berat, Dewas KPK memutuskan dan meminta Firli Bahuri agar mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa (Firli Bahuri) berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2023.

Lanjut Tumpak, tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman Firli. Justru, Dewas KPK menyebutkan ada sejumlah hal yang memberatkan hukuman, di antaranya Firli tidak mengakui perbuatannya.

Selain itu, Firli Bahuri juga tidak hadir dalam sidang kode etik dan kode perilaku yang digelar Dewas KPK tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

“Ada kesan yang bersangkutan berusaha memperlambat jalannya persidangan,” ujar Tumpak.

Hal yang memberatkan lainnya yaitu Firli tidak menjadi contoh yang baik kepada jajaran KPK.

“Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya,” jelas Tumpak.

Tumpak menambahkan, sanksi etik yang sebelumnya pernah dijatuhkan Dewas KPK kepada Firli juga menjadi hal yang memberatkan.

Dewas KPK menyatakan, Firli melanggar kode etik dan kode perilaku karena berhubungan dengan SYL yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Komunikasi antara Firli Bahuri dengan SYL terjadi ketika KPK menangani perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli disebut tak pernah memberitahukan ihwal komunikasi antara dirinya dengan SYL kepada pimpinan KPK lainnya.

“Sehingga diduga menimbulkan benturan kepentingan, serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf c , dan Pasal 8 huruf e Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku,” paar Tumpak.

Dalam kasus Firli Bahuri ini, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama, dugaan pertemuan dengan SYL yang tengah berperkara di KPK. Kedua, Firli dianggap tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan, ketiga, gaya hidup mewah Firli Bahuri dengan menyewa rumah di kawasan elite, Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di saat bersamaan, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL yang ditangani Polda Metro Jaya. (*)

Seperti diketahui, Firli telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). akibat penetapan tersangka itu, dia dinonaktifkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua KPK.

“Saya menyatakan diri berhenti dari (jabatan) ketua sekaligus anggota KPK,” kata Firli di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Firli mengaku sudah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri itu kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 18 Desember 2023 lalu.

Lanjut Firli, dirinya sekarang masih menunggu keputusan Presiden Jokowi atas permohonan pengunduran dirinya itu.

“Kita tunggu keputusan Bapak Presiden,” ujar Firli.

Untuk diketahui, Dewan Pengawas (Dewas) KPK tengah mengusut dugaan sejumlah pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri.

Sedikitnya ada tiga kasus dugaan pelanggaran etik yang disangkakan kepada Firli Bahuri, yakni dugaan pertemuan dengan SYL, tidak jujur mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan menyewa rumah di kawasan elite Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di saat bersamaan, Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL.

Dia dituduh memeras SYL dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021.

Firli kemudian mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka. Hasilnya, PN Jaksel menolak gugatan praperadilan Firli pada Selasa, 19 Desember 2023 kemarin. (*)

“(Firli Bahuri) tidak hadir,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri, Dewas KPK telah memeriksa 12 saksi.

Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan rencananya ada 13 saksi lainnya yang akan dimintai keterangan. Tapi, dia tidak menyebutkan nama-namanya.

Kata dia, total saksi yang dimintai keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sebanyak 27 orang.

Lanjutnya, Dewas KPK menargetkan sebelum akhir tahun 2023 sudah selesai.

“Total 27 saksi yang diperiksa. Mudah-mudahan sebelum tahun baru sudah selesai,” ucapnya.

Mangkir dari Panggilan Polisi

Di hari yang sama, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri juga mangkir dari panggilan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis, 21 Desember 2023.

Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Seharusnya, Kamis, 21 Desember 2023, Firli diperiksa penyidik Polri sebagai tersangka. Namun, dia dikabarkan tak akan hadir pemeriksaan karena memiliki agenda lain.

Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar mengatakan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik.

“Iya, enggak bisa hadir di pemeriksaan. Kita minta ditunda karena ada agenda. Sebenarnya sudah ada permohonan kita ke Polda Metro Jaya,” kata Ian saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai agenda Firli Bahuri sehingga tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik. Dia hanya mengatakan bahwa agendanya penting.

Selain itu, lanjut Ian, pihaknya juga telah meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan.

“Karena kita minta supaya diselesaikan dulu yang terkait dengan pasal 65 KUHAP itu, terkait menghadirkan saksi yang meringankan,” tuturnya.

Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli Bahuri telah diperiksa sebanyak empat kali di Gedung Bareskrim Polri. Dua di antaranya saat masih berstatus sebagai saksi yakni pada tanggal 26 Oktober dan 16 November 2.23.

Sementara dua lainnya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 1 Desember dan 6 Desember 2023. (*)

Sidang beragendakan pembacaan putusan tersebut sejatinya telah dijadwalkan oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati saat sidang kemarin digelar.

Sidang beragendakan putusan praperadilan tersebut rencananya digelar pada Selasa menjelang sore.

“Baik, kesimpulan dianggap dibacakan. Lalu, Selasa, 19 Desember 2023 esok pukul 15.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan hakim praperadilan,” kata hakim tunggal Imelda Herawati dalam persidangan di PN Jaksel kemarin.

Sementara itu, kubu Firli Bahuri menyampaikan, mereka optimis bakal memenangkan gugatan praperadilannya tersebut.

Pasalnya, hingga kini mereka bersikukuh penetapan Firli sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap Eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak sah, tak sesuai aturan, dan tanpa ada bukti.

Sidang gugatan praperadilan itu sejatinya telah digelar PN Jakarta Selatan sejak Senin, 11 Desember 2023 lalu.

Gugatan tersebut didaftarkan Firli ke PN Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023 lalu dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL, yang mana Kapolda Metro Jaya merupakan Termohon dalam gugatannya itu. (*)

Berdasarkan pantau Eranasional.com, terlihat dua unit mobil polisi terparkir di area hotel. Satu mobil bertulisan ‘Ditreskrimsus Polda Metro Jaya’ dan satu lagi berpelat dinas Polri.

Ketika wartawan hendak masuk ke apartemen, sempat dilarang oleh sekuriti dan dilarang melakukan peliputan.

Pintu masuk ke kawasan apartemen juga dijaga ketat oleh sekuriti. Setiap kendaraan yang hendak masuk diperiksa terlebih dahulu.

Seperti diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli diduga telah melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Meski sudah memeriksa Firli, polisi belum melakukan penahanan.

Polisi juga telah menerbitkan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap Firli Bahuri ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan sementara Firli dari jabatan Ketua KPK. (*)

Firli mengatakan itu menanggapi pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dilakukan di Bareskrim Polri.

Firli sudah dua kali diperiksa penyidik Polri. Pertama, Kamis, 16 November 2023 saat itu dirinya masih berstatus sebagai saksi. Dia diperiksa selama empat jam.

Diketahui, setelah diperiksa, Firli keluar melalui akses utama pejabat Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri. Gedung Rupatama memang tersambung dengan Gedung Bareskrim Polri.

Begitu keluar, Firli naik mobil Hyundai hitam B 1917 TJQ, dan langsung keluar tanpa menghiraukan panggilan wartawan yang mengejarnya dan ingin mewawancarainya.

Bahkan, Firli yang berada di kursi tengah dengan ajudannya terkesan menyembunyikan diri dengan menutupi wajahnya menggunakan tas.

Penjelasan Firli Bahuri

Selang empat hari kemudian, Firli menjelaskan perihal perilakunya itu. Dia mengatakan sedang dalam situasi yang tidak normal.

“Saya sungguh dikagetkan mengapa kendaraan pribadi saya tidak tahu ada di mana dan saya tidak menemukan kendaraan tersebut, sehingga seseorang menyampaikan pada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 20 November 2023.

Meski begitu dia menyadari bahwa kehadirannya di Mabes Polri terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ditunggu oleh banyak pihak. Namun, dia membutuhkan jeda untuk menghindari sorotan pemberitaan.

“Sebagai pejabat publik saya paham rekan-rekan media hari itu menunggu saya. Tetapi, saya juga sebagai manusia terkadang butuh waktu untuk jeda,” jelas Firli.

Lalu, Firli menyebut, dirinya merasa situasi pemeriksaannya di Mabes Polri tidak normal. Namun, dia tidak menjelaskan maksud perkataannya itu.

“Terutama di situasi yang saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait penjabat Bupati Sorong,” katanya.

Firli juga mengaku ada gejolak batin yang dirasakan saat diperiksa di Mabes Polri. Sebagai purnawirawan Polri, dia merasa Mabes Polri terasa asing baginya saat itu.

“Saya tentu bertanya, setelah 40 tahun mengabdi di lembaga Polri, dan kemarin saya bertanya, apa benar saya pernah mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya,” ujar Firli.

“Itulah yang bergejolak di batin saya saat diperiksa 16 November 2023 lalu. Saya bermaksud menyampaikan perasaan ketidakadilan itu ada, dirasakan. Dan benar adanya,” sambungnya.

Diperiksa sebagai tersangka

Dipemeriksaan kedua, Jumat, status Firli berubah menjadi tersangka. Usai diperiksa dia menyatakan taat terhadap proses hukum dan menjunjung supremasi hukum.

“Saya taat kepada hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Firli di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Dipemeriksaan kedua ini, Firli diperiksa selama 10 jam. Dia keluar Gedung Bareskrim pukul 19.30 WIB.

Namun, dia meminta masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memastikan bahwa proses hukum akan berjalan. “Tunjukkan keadilan dan kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan,” pungkasnya. (*)

“Dari hasil pembahasan, pimpinan KPK sepakat untuk tidak memberikan bantuan hukum terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berproses di Polda Metro Jaya,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 28 November 2023 malam.

Mengutip CNNIndonesia, Rapim itu dihadiri pimpinan KPK dan pejabat struktural yang terkait dalam konteks kasus menjerat komisioner nonaktif KPK tersebut, termasuk pula ada dari unsur Biro Hukum KPK.

Kata dia, keputusan tidak memberi bantuan hukum terhadap Firli mengacu pada Peraturan Pemerintah terkait dengan Hak, Keuangan, Kedudukan, Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

“Ada ketentuan di sana bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,” jelas Ali.

“Rapat pimpinan membahasnya dan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana yang sedang berproses di Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga KPK tidak memberikan bantuan,” sambungnya.

Pemberhentian sementara akan dilakukan melalui Keputusan Pesiden (Keppres) Republik Indonesia.

“Kita lihat nanti prosesnya. Setelah rancangan Keppres ini disiapkan, akan segera diajukan kepada Bapak Presiden,” kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Mengenai siapa yang akan menggantikan Firli, dia menyebut yaitu salah satu pimpinan KPK lainnya dan akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

“Kan ada pimpinan KPK yang lain, nanti bapak Presiden menunjuknya menjadi Ketua KPK sementara,” jelasnya.

Mengenai kemungkinan Firli Bahuri diberhentikan secara permanen atau tetap dari jabatan Ketua KPK, Ari menjelaskan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 32 Ayat (1) beleid itu menyebutkan, seorang pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena beberapa hal, salah satunya karena menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah/janji terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Status tersangka Firli ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara.

“Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi,” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu 22 November 2023. (*)

Pasalnya, para karyawan mengkhawatirkan keabsahan surat yang ditandatangani Firli dalam penanganan kasus korupsi pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

“Apalagi oleh pihak lawan yang memang mencari-cari celah untuk menghalangi upaya penindakan di KPK. Tanda tangan dia bisa dipermasalahkan,” kata penyidik KPK yang enggan disebut identitasnya, Jumat, 24 November 2023.

Selain itu, pegawai KPK tersebut juga khawatir status Firli akan membuat KPK tidak fokus melaksanakan tugas-tugasnya dalam penanganan korupsi.

Ia berpendapat seharusnya Firli Bahuri langsung dinonaktifkan agar tidak mencemari dan semakin menjatuhkan marwah KPK.

“Juga memutus akses Firli sehingga diabtidak bisa bebas keluar masuk Gedung KPK seperti biasanya,” ujarnya.

Sang penyidik kemudian membocorkan adanya rumor yang beredar menyebutkan Firli Bahuri menolak diberhentikan dari jabatan Ketua KPK alasan yang tidak masuk akal. Ironisnya, sikap Firli itu disetujui oleh pimpinan KPK lainnya sehingga mereka membiarkan Firli hadir di kantor dan bahkan memimpin rapat penting.

Di antaranya, eks Ketus KPK Abraham Samad dan eks penyidik KPK Novel Baswedan mencukur rambut kepalanya hingga botak.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka karena diduga memeras SYL.

Samad dan sejumlah mantan penyidik dan pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri, beramai-ramai mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 23 November 2023.

Mereka menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya mengawal kasus Firli. Setelah itu, mereka mencukur rambut hingga botak bersama-sama di halaman Gedung Merah Putih KPK.

Abraham Samad lebih dahulu duduk di kursi pangkas rambut, diikuti eks penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Ikut juga dalam kemeriahan itu eks penyidik KPK lainnya Harun Al Rasyid dikenal sebagai ‘Raja Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK’.