Ia kini ditahan kepolisian setempat setelah tempatnya bekerja diduga menjadi bagian dari jaringan penipuan internasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah menerima laporan dari pihak keluarga dan mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani kasus tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan laporan mengenai kondisi MND diterima pihaknya pada 11 September 2026.

“Pada tanggal 11 September 2026, kami menerima laporan perihal adanya pemuda Tangerang terjebak di Kamboja,” kata Rudi, Senin (14/9).

Rudi menjelaskan, MND diketahui berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur nonprosedural. Keberangkatannya bermula dari informasi lowongan kerja yang diperoleh melalui media sosial.

MND disebut tertarik setelah mendapat tawaran pekerjaan di sebuah restoran dengan iming-iming penghasilan yang cukup besar.

Setelah mengajukan lamaran, ia kemudian dinyatakan diterima dan berangkat ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan keluarga, MND meninggalkan Indonesia pada April 2026.

Perjalanannya dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Malaysia, kemudian dilanjutkan ke Vietnam sebelum akhirnya tiba di Kamboja.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 23 tersangka dan menyita berbagai barang bukti.

Salah satu kasus bahkan diketahui memiliki nilai transaksi mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Pengungkapan dua kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian, termasuk yang memanfaatkan platform digital.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, Kapolri juga terus mendorong jajaran kepolisian untuk mengungkap jaringan perjudian online yang memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pemulangan para WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam dua kloter. Kepulangan pertama dilakukan pada 22 Januari 2026 dengan satu penerbangan yang membawa 91 WNI. Selanjutnya, kloter kedua berlangsung pada 30 dan 31 Januari 2026 melalui tiga penerbangan berbeda.

Dari total 249 WNI yang dipulangkan, sebanyak 182 orang berasal dari Myanmar, sementara 67 lainnya dipulangkan dari Kamboja. Seluruhnya saat ini menjalani proses pendataan dan asesmen oleh penyidik Bareskrim untuk mengetahui peran, kondisi, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang mereka alami.

Berdasarkan hasil asesmen awal, para WNI tersebut sebelumnya menerima tawaran pekerjaan di luar negeri dengan berbagai posisi yang terlihat legal dan menjanjikan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator lokapasar, customer service, pengelola judi online, hingga pelayan restoran di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kamboja. Tawaran pekerjaan itu sebagian besar mereka terima melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi pesan instan Telegram.

]]> https://eranasional.com/97783/modus-kerja-di-luar-negeri-berujung-scam-online-249-wni-dipulangkan/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/97579/markas-penipuan-daring-di-kamboja-nyamar-jadi-kantor-polisi https://dunia.eranasional.com/97579/markas-penipuan-daring-di-kamboja-nyamar-jadi-kantor-polisi#respond Wed, 04 Feb 2026 11:24:55 +0000 https://dunia.eranasional.com/97579/markas-penipuan-daring-di-kamboja-nyamar-jadi-kantor-polisi Jakarta, ERANASIONAL.COM – Fakta mengejutkan terungkap dari penggerebekan pusat penipuan daring (online scam) di wilayah O’Smach, Kamboja, dekat perbatasan Thailand. Untuk meyakinkan dan menekan korban, sindikat kejahatan lintas negara tersebut diketahui membangun studio palsu yang dirancang menyerupai kantor polisi, lengkap dengan seragam aparat penegak hukum dari berbagai negara, termasuk atribut Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Temuan ini terungkap setelah kompleks penipuan tersebut ditinggalkan secara terburu-buru oleh para operatornya. Mereka melarikan diri menyusul pengambilalihan wilayah perbatasan oleh militer Thailand pascakonflik bersenjata yang terjadi di kawasan tersebut.

Dalam laporan yang dikutip dari Associated Press (AP) pada Selasa (4/2/2026), terlihat seragam polisi berwarna cokelat yang sengaja dibuat menyerupai seragam Polri. Meski tidak identik secara detail, seragam tersebut dilengkapi dengan bordiran tulisan “Polri” serta tanda pangkat bertuliskan Polri, cukup untuk menciptakan kesan otoritas bagi korban yang dihubungi secara daring.

Selain seragam, sindikat tersebut juga menyiapkan latar belakang kantor polisi tiruan, lengkap dengan bendera nasional dan logo-logo resmi, untuk digunakan dalam panggilan video.

“Ruangan-ruangan ini dirancang untuk meniru kantor polisi dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura, guna menipu korban melalui panggilan video,” tulis AP dalam laporannya.

Dengan modus ini, para pelaku menyamar sebagai petugas penegak hukum dan menuduh korban terlibat kasus pidana, pencucian uang, atau kejahatan siber. Korban kemudian dipaksa mentransfer uang dengan dalih penyelesaian perkara.

Pada Senin (2/2/2026), militer Thailand memasuki kompleks tersebut setelah mengambil alih kendali wilayah perbatasan. Foto-foto yang dirilis AP menunjukkan tentara Thailand berjalan melewati seragam polisi palsu, backdrop kantor polisi, serta peralatan kerja yang ditinggalkan begitu saja.

]]> https://dunia.eranasional.com/97579/markas-penipuan-daring-di-kamboja-nyamar-jadi-kantor-polisi/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja#respond Fri, 23 Jan 2026 21:02:58 +0000 https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pembebasan ribuan warga negara Indonesia (WNI) dari lokasi-lokasi penipuan online di Kamboja menjadi perhatian serius media internasional. Fenomena ini dinilai mencerminkan besarnya skala industri penipuan daring yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, serta dampaknya terhadap warga negara asing yang menjadi korban perdagangan manusia.

Sedikitnya 1.400 WNI dilaporkan telah dibebaskan dari pusat-pusat penipuan online di Kamboja dan saat ini mencari perlindungan serta bantuan kekonsuleran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan korban terbanyak dalam operasi penipuan lintas negara di wilayah tersebut.

Media Timur Tengah berbasis Arab Saudi, Arab News, dalam laporannya pada Rabu (21/1/2026), menyoroti pembebasan massal tersebut sebagai bagian dari operasi besar-besaran pemerintah Kamboja dalam menindak industri penipuan online bernilai miliaran dolar AS.

“Diperkirakan ribuan orang telah dibebaskan dari tempat-tempat penampungan hasil penipuan di seluruh Kamboja dalam beberapa hari terakhir, termasuk lebih dari 1.400 warga negara Indonesia,” tulis Arab News.

Menurut laporan tersebut, gelombang pembebasan warga asing terjadi setelah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengambil sikap tegas terhadap jaringan penipuan online yang selama ini beroperasi secara masif di berbagai wilayah negara tersebut. Industri ini selama bertahun-tahun disebut beroperasi dengan menyamarkan aktivitasnya sebagai perusahaan legal, kasino, hingga kawasan ekonomi khusus.

“Sejak pekan lalu, sejumlah warga negara asing yang dibebaskan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja telah meminta bantuan dari kedutaan mereka,” tulis media tersebut.

Langkah penindakan ini dinilai sebagai sinyal kuat perubahan pendekatan pemerintah Kamboja, yang sebelumnya kerap mendapat sorotan internasional terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik perdagangan manusia dan kejahatan siber.

Arab News juga mengungkapkan bahwa hingga kini sekitar 1.440 WNI telah dipulangkan ke Indonesia. Angka tersebut dinilai signifikan jika dibandingkan dengan total kasus perlindungan WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh sepanjang tahun sebelumnya.

“Jumlah tersebut cukup besar, mengingat Kedutaan Besar Indonesia menangani total 5.008 kasus sepanjang tahun 2025,” tulis media tersebut.

]]> https://dunia.eranasional.com/97035/fenomena-scam-online-asia-tenggara-media-asing-soroti-nasib-wni-di-kamboja/feed 0 Aditya https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri#respond Sat, 27 Dec 2025 01:10:33 +0000 https://eranasional.com/95949/9-wni-korban-tppo-di-kamboja-dipulangkan-bareskrim-polri Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana eragangan orang (TPPO) di Kamboja dipulangkan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni menyebut pemulangan berbekal informasi dari orang tua korban. Mereka sempat melapor kepada Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri pada 8 Desember 2025.

“Laporan aduan masyarakat orang tua korban yg diterima desk ketenagakerjaan 8 Desember dan dari medsos adanya TPPO terhadap WNI yg dipaksa admin judi online dan mengalami kekerasan fisik,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni di gedung Bareskrim Polri, Jumat (26/12/2025).

Berdasarkan laporan tersebut, tanggal 15 Desember, pihak kepolisian langsung berangkat ke Kamboja dan berkoordinasi dengan KBRI Kamboja untuk melakukan pemulangan terhadap warga negara tersebut.

Informasi tersebut diumumkan Asean Football melalui akun Instagram mereka pada Rabu (26/11) malam WIB, setelah menerima surat resmi dari Komite Olimpiade Nasional Kamboja tanggal 26 November.

Pengunduran diri ini merupakan bagian dari keputusan yang lebih luas, di mana Kamboja juga mundur dari delapan cabang olahraga lain dengan alasan keamanan bagi atlet dan ofisial.

Keputusan tersebut berdampak langsung pada susunan grup cabang sepak bola SEA Games 2025.

Dengan absennya Kamboja di sektor putra, Grup A kini hanya menyisakan dua peserta, yakni Thailand dan Timor Leste.

Kondisi itu mendorong Federasi SEA Games mempertimbangkan opsi pengundian ulang untuk menjaga keseimbangan kompetisi.

Ketimpangan komposisi peserta terlihat jelas karena saat ini Grup B berisi tiga negara, Vietnam, Malaysia, dan Laos sementara Grup C dihuni empat tim, yakni Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Brunei.

Di luar sepak bola, Kamboja masih berencana tampil pada 13 cabang olahraga lainnya, termasuk renang, atletik, e-sports, anggar, senam, jujitsu, kickboxing, taekwondo, berkuda, jet ski, triathlon, teqball, dan bola voli.

Pemerintah dan Komite Olimpiade Nasional Kamboja menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi keselamatan kontingen mereka, sekaligus berharap adanya pengertian dari Federasi SEA Games serta Komite Olimpiade Nasional Thailand selaku tuan rumah.

Konflik yang dipicu oleh sengketa wilayah lama terkait situs warisan dunia Candi Preah Vihear ini telah meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir.

Insiden ranjau darat dan saling usir diplomat menjadi pemicu meledaknya bentrokan dengan senjata berat, artileri, hingga roket.

Namun, di tengah meningkatnya eskalasi konflik, Kemlu RI menegaskan bahwa seluruh WNI di kedua negara dalam kondisi aman.

“Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” ujar Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam pernyataan tertulis, Minggu (27/7/2025).

Judha menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil koordinasi antara Kemlu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja dan Bangkok, Thailand. []

Pemulangan LS dibantu langsung oleh Anggota DPD RI asal Sumut, Pdt. Penrad Siagian.

LS diketahui berangkat ke Kamboja pada 18 September 2024. Ia berangkat setelah ditawari pekerjaan sebagai marketing dengan iming-iming gaji dan bonus besar.

“Awalnya saya ditawari kerja marketing, katanya cuma nge-chat member. Gaji Rp 5 juta, uang makan Rp 5 juta, bonus Rp 20 juta per setengah tahun. Niatnya berangkat karena mau nabung, saya berangkat,” kata LS saat diwawancara, Minggu, 13 Juli 2025.

Namun, LS mengaku tawaran tersebut tidak sesuai kenyataan. Ia justru bekerja di perusahaan situs judi online dengan sistem target. Gaji dan tunjangan yang dijanjikan tidak pernah diterima.

“Hampir satu tahun saya di sana. Gaji enggak dikasih, uang makan juga ditahan. Kalau mau pulang disuruh bayar denda kontrak Rp 61 juta,” ujar LS.

Merasa terjebak, LS akhirnya menghubungi orang tuanya di Serdang Bedagai. Keluarga kemudian mencari bantuan hingga akhirnya menghubungi Pdt. Penrad Siagian melalui paman LS.

“Saya dapat nomor Pak Penrad dari paman saya. Saya langsung hubungi Pak Penrad, minta tolong supaya bisa pulang,” katanya.

Penrad merespons cepat. Ia menghubungkan LS ke pihak KBRI di Phnom Penh melalui Duta Besar RI di Kamboja Dr. Santo Darmosumarto.

Pada Senin, 23 Juni 2025, LS memutuskan berangkat ke KBRI meski harus menempuh perjalanan delapan jam.

Saat tiba di KBRI, LS sempat berpapasan dengan bosnya yang datang mencari. Namun, LS berhasil menghindar.

“Bos saya datang ke KBRI juga, mau cari saya. Dia sempat tanya ke security. Saya kabur lagi ke mobil travel,” kata LS.

LS mengaku terus berkoordinasi dengan Penrad hingga prosesnya didampingi staf KBRI. Ia akhirnya berhasil kembali ke Indonesia pada Rabu, 9 Juli 2025.

“Kalau enggak ada Pak Penrad, saya belum tentu pulang. Terima kasih banyak Pak Penrad sudah bantu saya,” ucap LS.

LS pun mengingatkan masyarakat Sumut agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan janji gaji besar.

“Lebih baik kerja di negara sendiri. Kalau di sana enggak seindah yang dibayangkan,” katanya.

“Besar kecilnya gaji lebih baik tetap bekerja di negara sendiri, karena di sana juga negara yang masih jauh di bawah Indonesia susahnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun menitip harapan agar Pdt. Penrad Siagian bisa terus membantu warga Sumut lain yang masih terjebak di Kamboja.

“Dan jika boleh meminta, saya mohon agar Pak Penrad juga bisa membantu pemulangan saudara-saudara kita yang masih tersisa di sana (Kamboja). Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak,” ucap LS.

Dihubungi melalui sambungan telepon, senator asal Sumut Pdt. Penrad Siagian menyampaikan bahwa Sumatra Utara memiliki banyak PR untuk tenaga kerja yang ada di Kamboja.

Oleh sebab itu, sambungnya, diperlukan kerja keras dan sistematis di Sumatra Utara untuk mencegah tenaga kerja imigran khususnya ke Kamboja.

“Harus diperketat aturan dan sistem untuk mengirim tenaga kerja imigran ke Kamboja, jika memang mengirimkan tenaga kerja ke sana harus diperkuat dan diperketat serta diperjelas agen yang mengurus dan juga perusahaan yang menerima di sana. Jangan sampai ribuan warga Sumut yang di Kamboja pada akhirnya mengalami kejadian yang sama dengan LS dan juga yang lain,” ucapnya.

“Saya meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas agen-agen tenaga kerja ilegal yang menipu warga dengan iming-iming kerja di luar negeri. Ini harus dihentikan agar tidak ada lagi korban seperti LS,” sambung Pdt. Penrad Siagian.[]

Sebelumnya, salah satu korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus lowongan kerja di Kamboja, MR, mengaku adanya bantuan dari pihak agen atau calo di kantor Imigrasi Tangerang dalam pembuatan paspor. Sehingga mereka lolos dan dengan mudah mendapatkan paspor.

“Sesampainya di Imigrasi Tangerang, kami dijemput dua orang, salah satunya dari agen perjalanan itu. Kemudian kami diarahkan saat ditanya diminta menjawab keperluannya jalan-jalan bukan untuk kerja,” kata MR kepada Eranasional, Senin (12/8/2024).

MR mengaku dia tak mengikuti prosedur pada umumnya seperti antri dan cek berkas di loket. Begitu tiba, MR langsung masuk ke ruang foto dan hanya ditanya negara tujuannya.

“Enggak ada berkas-berkas asli seperti KK dan KTP aslinya yang diminta sama mereka. Kami juga tidak antri diloket, tapi langsung masuk,” ucap dia.

MR berangkat dengan menggunakan jasa agen perjalanan Sejahtera Permata Holiday yang beralamat di Jalan Taman Surya 3 No.22, Kalideres, Jakarta Barat.

Hal yang sama juga dialami korban lainnya, CL. Bahkan CL mengaku pihak imigrasi Tangerang juga merubah data pribadinya.

Hingga berita ini diturunkan, Kantor Imigrasi Tangerang masih belum merespons kabar tersebut.

Tiga diantaranya sudah berada di imigrasi Kamboja, yaitu CL, RS, MS berasal dari wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

Mereka menceritakan masa-masa sulit di Kamboja ketika dipaksa menjadi Scammer atau penipu online bagi sesama orang Indonesia.

Berikut adalah hal-hal yang diketahui soal 35 WNI di Kamboja yang dipaksa menjadi scammer atau penipuan online.

Kisah ini telah dirangkum Eranasional sejak 26 Juni hingga Sabtu 5 Agustus 2024. Dan Kabar 35 WNI ini masih akan terus berkembang.

Mendapatkan kabar kemalangan yang dialami tiga WNI ini sejak 17 Mei 2023. Eranasional menghubungi mereka.

Serta mencoba mengusahakan solusi terbaik dengan cara menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, hingga KBRI Phnom Penh Kamboja. Informasi telah ditindaklanjuti pihak-pihak tersebut.

Eranasional menghimpun keterangan dari Tiga WNI di Kamboja, yakni dari CL (27), RS (26), MS (24), dari Kementerian Luar Negeri RI, BP2MI dan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani membenarkan pencegatan tiga calon pekerja Indonesia tersebut.

“Kami menerima informasi terkait pemberangkatan tiga orang Calon Pekerja Migran yang akan diberangkatkan ke Kamboja melalui Bangkok,” ujar Plt. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Firman Yulianto, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.

Firman menambahkan, Kepala Badan langsung memerintahkan untuk segera melakukan koordinasi dengan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta sehingga keberangkatan tiga calon Pekerja Migran tersebut dapat dicegah.

“Setelah Imigrasi menerima Informasi dari BP2MI kemudian dilakukan pemantauan dan pencegahan Calon Pekerja Migran tersebut,” jelas dia.

Kata Firman, dua orang dari Pekerja Migran Indonesia berinisial RR dan IR tersebut, berhasil dicegah keberangkatannya di Terminal 3 Internasional Keberangkatan Soekarno Hatta.

RT dan IR hendak terbang ke Kamboja melalui Bangkok dengan menggunakan pesawat Thai Airways.

Namun, satu orang Calon Pekerja Migran berinisial WKS tidak terindentifikasi karena tidak melintas di Imigrasi keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

“BP2MI terus menerus melakukan pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak dilakukan secara prosedural. Terlebih Kamboja bukanlah negara penempatan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas dia. []

Para WNI tersebut hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh kepolisian Kamboja di kantor kepolisian Bavet.

Pemeriksaan itu sesuai prosedur Negara Kamboja terhadap pelaku kejahatan penipuan online.

Bahkan pemeriksaan itu memakan waktu cukup lamajika tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, KBRI terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak-hak WNI terpenuhi.

“Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa mereka adalah korban TPPO, pemerintah Indonesia akan bertindak tegas sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO,” tegas Judha Nugraha, Kamis 25 Juli 2024.

Sebelumnya diberitakan, 37 WNI yang hendak bekerja di Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi ternyata ditipu.

Mereka terjebak dalam sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kini mereka ditahan di Kamboja tanpa kejelasan.

Mulanya mereka diiming-imingi kerja sebagai staf kantor di kamboja.

Namun ternyata puluhan TKI ini justru dipaksa menjadi komplotan penipu melalui internet dan media sosial, menargetkan warga negara Indonesia.

“Awalnya dijanjikan kerja kantoran, tapi malah disuruh menipu orang,” ungkap Fian, salah satu keluarga korban, Selasa 23 Juli 2024 lalu.

Tiga orang dari keluarga Fian termasuk dalam jebakan ini. Mereka berasal dari satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Mereka memasuki Kamboja melalui Thailand pada awal Juni 2024. Karena tak tahan dengan praktik penipuan, mereka pun melarikan diri.

Berharap mendapat keadilan dan dipulangkan ke Indonesia, namun mereka justru ditahan polisi Kamboja sejak 26 Juni 2024, hingga saat ini. []

Penahanan itu berkaitan dengan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

WNI yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia itu diduga direkrut untuk kegiatan kriminalitas.

Antara lain financial technology (fintech) palsu, judi online, dan penipuan bentuk lain.

“Awalnya mereka dijanjikan bekerja di kantor sebagai tenaga kebersihan dan lainnya. Ternyata dijadikan pelaku penipuan melalui internet atau media sosial yang menyasar warga negara Indonesia,” ujar Fyan, kepada Eranasional yang menginvestigasi kasus TPPO ini.

Fyan adalah keluarga salah seorang korban yang berusaha agar WNI yang ditahan aparat hukum Kamboja tersebut segera dipulangkan ke Indonesia.

Sebagai informasi, keluarga Fyan yang menjadi korban mafia PMI ilegal ini berjumlah tiga orang.

Mereka berasal dari Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut).

JAKARTA, Eranasional.com – Beberapa negara di dunia merupakan sarang bandar judi online, dua di antaranya adalah negara tetangga Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Dua negara tetangga yang dimaksud adalah Kamboja dan Filipina.

Budi Arie mengungkapkan server judi online diketahui sering berpindah tetapi pusatnya berasal dari dua negara tersebut.

“Begini loh mereka kan sering berpindah-pindah, IP-nya pindah, alamatnya pindah, tapi kita sudah tahu kalau pusatnya itu di Kamboja dan Filipina,” kata Budi Arie dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Judi Online, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta.

Meski pemerintah Indonesia secara gencar melakukan pemberantasan judi online, diakuinya tak mudah. Apalagi yang dihadapi adalah kecanggihan teknologi yang terus berkembang saat ini.

“Kita akan terus berusaha semaksimal mungkin, tapi namanya teknologi semakin canggih. Tapi ekosistem untuk melawan sudah kita buat sebagai langkah serius kami,” tuturnya.

Budi menyebutkan beberapa langkah untuk mematikan ekosistem judi online, seperti memblokir promosi yang kerap masuk melalui nomor ponsel.

Untuk memblokirnya, Kemenkominfo bekerja sama dengan operator seluler. Namun kembali dia menyebutkan, ternyata promosi judi online menggunakan nomor operator dari Kamboja dan Filipina.

“Kita dapat kiriman promosi dari WhatsApp negara lain, dari Kamboja dari Filipina. Yang pasti nomor operator seluler kita sudah tidak dipakai,” ungkap Budi Arie.

Selain itu, Kemenkominfo juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka memblokir akun-akun untuk transaksi judi online. Katanya, selama tiga bulan terakhir terdapat 2.760 rekening dan 540 akun e-wallet yang telah diblokir. (*)