Menanggapi hal tersebut, Teddy tidak memberikan konfirmasi langsung terkait kebenaran kabar tersebut. Ia justru menyarankan agar pihak yang mempertanyakan isu itu menelusuri sumber awal informasi yang beredar. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Istana terkait kebijakan pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri.

Teddy menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke dalam keputusan final pemerintah. Ia menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai konsep kebijakan, termasuk efisiensi anggaran, baru akan dilakukan dalam waktu dekat melalui rapat internal.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah memberikan pernyataan yang senada. Ia mengungkapkan bahwa rencana pemotongan gaji pejabat negara masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Purbaya bahkan sempat menyampaikan perkiraan pribadi terkait potensi besaran pemotongan gaji yang bisa mencapai sekitar 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukanlah hasil keputusan pemerintah, melainkan sekadar asumsi yang muncul dalam diskusi awal. Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.

]]> https://eranasional.com/100460/benarkah-gaji-menteri-akan-dipotong-istana-beri-klarifikasi-resmi/feed 0 Aditya https://sport.eranasional.com/97733/konflik-mbappe-vs-psg-memanas-sisa-gaji-rp-117-miliar-jadi-sengketa https://sport.eranasional.com/97733/konflik-mbappe-vs-psg-memanas-sisa-gaji-rp-117-miliar-jadi-sengketa#respond Sat, 07 Feb 2026 06:04:19 +0000 https://sport.eranasional.com/97733/konflik-mbappe-vs-psg-memanas-sisa-gaji-rp-117-miliar-jadi-sengketa Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Hubungan antara Paris Saint-Germain dan Kylian Mbappe kembali memanas meski kebersamaan keduanya di lapangan sudah berakhir. Setelah resmi meninggalkan Parc des Princes dan melanjutkan karier bersama Real Madrid, Mbappe kini masih terlibat konflik hukum dengan mantan klubnya terkait sengketa pembayaran gaji dan bonus yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa PSG didatangi seorang juru sita atau huissier yang dikirim langsung atas permintaan Kylian Mbappe. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menagih sisa pembayaran yang dinilai belum dibayarkan klub ibu kota Prancis itu. Nilai yang dipersoalkan mencapai 5,9 juta euro atau setara sekitar Rp 117 miliar, angka yang masih menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak.

Menurut laporan media Prancis Le Parisien, kunjungan juru sita ke kantor PSG terjadi pada Jumat, 6 Februari. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari putusan dewan perburuhan Prancis, Conseil de prud’hommes, yang dijatuhkan pada akhir Desember 2025. Dalam putusan tersebut, PSG dinyatakan kalah dalam sengketa dengan Mbappe dan diwajibkan membayar total 60,9 juta euro atau sekitar Rp 1,21 triliun.

Jumlah tersebut mencakup gaji serta berbagai bonus yang seharusnya diterima Mbappe selama masa baktinya sebagai pemain PSG. Dewan perburuhan menilai klub telah lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, sehingga harus melunasi seluruh hak finansial sang pemain. Putusan itu menjadi dasar hukum bagi Mbappe untuk menuntut pembayaran secara penuh.

PSG mengklaim telah membayar sebagian besar kewajiban tersebut. Klub menyebut telah mentransfer sekitar 55 juta euro atau setara Rp 1,09 triliun kepada Mbappe, yang menurut mereka sudah mencakup gaji dan bonus tertunggak. Namun, pihak Mbappe menilai pembayaran itu belum menyentuh seluruh komponen yang diputuskan pengadilan.

]]> https://sport.eranasional.com/97733/konflik-mbappe-vs-psg-memanas-sisa-gaji-rp-117-miliar-jadi-sengketa/feed 0 Aditya https://eranasional.com/66611/hari-ini-rapel-kenaikan-gaji-pns-cair https://eranasional.com/66611/hari-ini-rapel-kenaikan-gaji-pns-cair#respond Fri, 01 Mar 2024 03:04:04 +0000 https://eranasional.com/66611/hari-ini-rapel-kenaikan-gaji-pns-cair Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembayaran selisih kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk Januari dan Februari akan dibayarkan secara rapel pada 1 Maret 2024.

“Rapel sudah bisa dibayarkan Maret nanti, mudah-mudahan bisa dapat direalisasi di Maret,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan kebijakan menaikkan gaji PNS pada 2024 sebesar 8% dari nominal gaji sebelumnya. Peraturan terbit pada Februari lalu, sehingga pembayaran kenaikan gaji baru dapat diberikan setelah aturan terbit, yakni pada jadwal pembayaran gaji bulan ini.

Gaji PNS tahun 2024 disesuaikan berdasarkan masa kerja golongan masing-masing hingga 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian penyesuaian gaji pokok PNS 2024 berdasarkan golongan:

Beleid yang diteken Jokowi pada Jumat (26/1/2024) lalu.

Berikut beberapa rinciannya;

JAKARTA, Eranasional.com – Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri (FLAPK) protes terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Pemerintah Indonesia karena tidak pernah mendapatkan hak gaji pokok dalam negeri selama bertugas sebagai ASN Kemenlu.

“Selama kami ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan RI di luar negeri, kami menerima Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), tapi gaji pokok di dalam negeri yang menurut Undang-Undang Kepegawaian seharusnya tetap dibayarkan, namun oleh Kemenlu justru ditahan alias tidak dibayarkan,” kata Ketua FLAPK Kusdiana dalam keterangan pers, Minggu (30/7/2023).

Kusdiana menyebutkan, FLAPK beranggotakan 200 orang pensiunan ASN Kemenlu, dan dipastikan memiliki Nomor Induk Kepegawaian secara nasional. Mereka juga pernah bertugas untuk Kemenlu di berbagai perwakilan RI di luar negeri.

Dia menegaskan, hak gaji pokok yang tidak dibayarkan tertuang dalam kebijakan Kemenlu berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekjen Kemenlu Nomor 015690 tertanggal 16 Oktober 1950, perihal Keuangan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

“Dalam pertimbangannya mengatakan, ‘menunggu keputusan yang definitive dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L, maka berhubung dengan sangat terbatasnya persediaan deviezen, Jo III.c gaji di Indonesia tidak diberikan,” ucap Kusdiana.

Kusdiana menjelaskan, gaji pokok dalam negeri masih belum dibayarkan meskin beragam kebijakan diperbarui oleh negara.

Ia mencontohkan berbagai UU yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, seperti UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian, UU No. 8 Tahun 194 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

JAKARTA, Eranasional.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi guru nasional merasa pemerintah belum berpihak terhadap kesejahteraan guru. Nasib guru apalagi status honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih terlunta-lunta.

Berbanding terbalik dengan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan tunjangan sangat fantastis. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, level pranata komputer pelaksana pemula paling rendah mendapat tunjangan sebesar Rp 12,3 juta setiap bulan

Sementara itu, para guru TIK justru mata pelajarannya hilang dalam kurikulum 2013. Para guru honorer masih banyak yang diberi upah 500 ribu/bulan.

“Para guru bukan meminta Pemerintah menyamakan gaji dan tunjangan dengan pegawai pajak, namun hanya berharap penuhilah kewajiban minimal negara kepada guru sesuai pasal 14 ayat 1 UU Guru dan Dosen,” kara Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangannya diterima Eranasional.com Senin (27/2).

Satriawan menjelaskan, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

“Tunjangan pegawai pajak jabatan terendah saja sebesar 5,3 juta/bulan. Jumlah yang sangat fantastis dibanding nasib guru P3K Kabupaten Serang yang tak terima gaji sampai 6 bulan, bahkan di Bandar Lampung sampai 9 bulan. Padahal statusnya sama-sama ASN,” lanjut Satriwan

P2G menilai, profesi guru belum dimuliakan di republik ini dibanding profesi lain. Sementara tugasnya amat mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

“Kami masih ingat sekali Bu Menkeu Sri Mulyani sering bilang, tunjangan sertifikasi guru besar tapi guru tetap tak berkualitas. Mestinya Bu Menteri berkaca, sebesar-besarnya tunjangan sertifikasi, untuk guru swasta 1,5 juta perbulan. Coba bandingkan dengan tunjangan pegawai terendah Dirjend Pajak,” ungkap guru SMA ini.

Satriwan melanjutkan, Sri Mulyani sebenarnya tahu, hingga 2023 ini sebanyak 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Namun, banyak guru sabar menanti belasan tahun demi kesejahteraan keluarganya, yang nominalnya jauh bagaikan langit dengan bumi dibanding tunjangan pegawai pajak

Ditambah lagi fakta, nasib pilu guru honorer yang hanya digaji 500 ribu – 1 juta perbulan. Jauh di bawah UMP/UMK buruh.

“Lagi-lagi para guru P3K ‘dighosting’ terus-menerus oleh Pemerintah. Sudah dua tahun nasib guru P3K ga jelas, digantung,” pungkas Satriwan

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut mengatur gaji dan tunjangan Kepala Otorita IKN mencapai Rp172 juta per bulan.

Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi. Ada 11 pasal dalam Perpres Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Seperti diketahui, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras), tunjangan jabatan, tunjangan kinerja.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional.

“Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” demikian bunyi Pasal 8.

Untuk Kepala Otorita IKN, hak keuangan yang diterima sebesar Rp172.718.840 per bulan. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000.

Selain itu, Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar Rp178.000.000. Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN menerima hak keuangan sebesar Rp155.180.670. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja sebesar Rp155.180.670.

Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar Rp145.000.000. Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memaparkan 8 ketentuan upah dari sisi pengusaha dan buruh.

Ketentuan tentang pengupahan dalam Perppu Cipta Kerja turut mengubah sejumlah pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan terkait pengupahan yang berubah dalam UU No, 13/2003 itu adalah pemerintah menyisipkan Pasal 88A. Dalam pasal tersebut terdapat 8 ayat yang ditambahkan terkait pengupahan.

“Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusanya Hubungan Kerja,” demikian isi Pasal 88A ayat (1) UU No. 13/2003 yang sudah diubah melalui Perppu Cipta Kerja.

Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan, “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Lalu, Ayat (3) berbunyi, “Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.” “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi isi Pasal 88A ayat (4).

Pasal 88A Ayat (5) menyatakan, “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada Ayat (6) disebutkan, “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh.”

“Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda,” demikian isi Pasal 88A ayat (7).

Lantas Pasal 88A Ayat (8) menyebutkan, “Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada Pengusaha dan/atau Pekerja/Buruh dalam pembayaran Upah.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perppu Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022), menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja dikritik keras oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa.

“Tindakan ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum pemerintah atas putusan MK. Bahkan, dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Viktor.

Dia menyatakan bahwa MK dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik.

Bukannya menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah justru melakukan pembangkangan dan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.

“Sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun atau sampai dengan 25 November 2023 tidak diperbaiki, maka akan inkonstitusional secara permanen,” papar Viktor.

“Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK.

Kata dia, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi perilaku dunia usaha dalam dan luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah menilai, perlu ada kepastian hukum dari UU tersebut karena pemerintah mengatur bahwa defisit anggaran tahun depan sudah tidak boleh lebih dari 3% dan menargetkan investasi sebesar Rp1.400 trilun.

Menurut Airlangga, Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi,” jelas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Airlangga menyebutkan Indonesia saat ini menghadapi potensi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

Selain itu, jumlah negara yang bergantung ke Dana Moneter Internasional (IMF) pun disebut semakin bertambah. “Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai,” ujar Airlangga.

MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2021 lalu. MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

MK juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, MK menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah dan DPR mengubah batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi masyarakat Indonesia. Perubahan tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan ini kemudian diperjelas dalam Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Dengan regulasi baru, ada pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah dan penambahan lapisan dengan tarif baru bagi mereka dengan penghasilan tinggi.

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,” tulis PP No. 55/2022.

Semula, pemerintah mengenakan tarif Pph 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai Rp50 juta. Namun kini, batas penghasilan kena pajak dinaikkan menjadi Rp60 juta.

Begitu juga dengan tarif PPh 15% yang semula dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta, kini diubah menjadi untuk penghasilan di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta.

“Perubahan lapisan tarif PPh untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Banyak masyarakat di kelompok menengah bahwa justru beban pajaknya lebih turun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sabtu (31/12/2022).

Untuk pekerja dengan gaji Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun dibebaskan dari PPh atau menjadi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun ketentuan PPh di atas penghasilan tersebut adalah:

1. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%

2. Penghasilan kena pajak lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan pajak 15%

3. Penghasilan lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta tarif PPh yang dikenakan 25%

4. Penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar dikenakan tarif PPh 30%

5. Penghasilan di atas Rp5 miliar dikenakan tarif PPh sebesar 35%.

Sri Mulyani mencontohkan, pekerja dengan penghasilan Rp5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, maka penghasilan yang dikenai pajak setelah dikurang PTKP yakni Rp6 juta per tahun.

Sehingga dikenakan tarif 5%, sehingga pajak yang harus dibayar per tahun hanya Rp300.000.

“Ini penghasilan Rp60 juta per tahun dikurangi Rp54 juta yaitu Rp6 juta dan dikalikan 5%. Ini Cuma Rp300.000 setahun bayar pajaknya. Kalau Anda menikah ada tunjangan negara untuk istri dan kalau ada anak, ada tambahan lagi,” jelas Sri Mulyani.

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat proses pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Jika data sudah lengkap dan memenuhi syarat, pekerja langsung ditransfer BLT subsidi gaji Rp1 juta.

“Data lengkap, kita transfer,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Okezone, Jakarta.

Saat ini pencairan BLT subsidi gaji masih dalam proses administrasi. Pekerja yang memenuhi syarat lebih baik sering-sering mengecek rekening. “Kita selesaikan administrasi keuangannya,” katanya.

BLT subsidi gaji akan ditransfer melalui Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pihaknya ini mempercepat dan tepat dalam pencairan BLT subsidi gaji. Pencairan BLT subsidi gaji juga akan bertahap. “Bertahap. Tapi kita secepatnya (penyaluran BLT). Cepat dan tepat,” ujarnya.

JAKARTA – Pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta diharapkan tidak membuat perusahaan melakukan PHK akibat pandemi Covid-19. BLT subsidi gaji akan menyasar 8,8 juta pekerja yang terdampak PPKM darurat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan, kebijakan BLT subsidi gaji dikeluarkan untuk mencegah pengusaha melakukan PHK pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

“Pemberian BSU (BLT subsidi gaji) diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19,” kata Ida melalui keterangan rilis di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dengan adanya BLT subsidi gaji ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” kata Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terang Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Eranasional.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan penyaluran subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.

Eranas – Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji dan pensiun pokok PNS, TNI, dan Polri ditargetkan selesai disiapkan pada pekan ke-IV Januari 2019.

Sementara itu untuk RPP Kenaikan Gaji dan Pensiun Pokok TNI, dan Polri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menunggu surat permohonan bantuan teknis penyusunan RPP.

“Akhir Januari semua draf RPP akan diteruskan ke Kementerian PANRB untuk kemudian diteruskan kepada Presiden melalui Kemensetneg,” kata Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryomo Dwi Putranto dalam diskusi dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, di Kantor BPN Pusat, Jakarta, Selasa (15/1) lalu.

Khusus untuk TNI dan Polri, menurut Haryomo, akan diundang kembali untuk melakukan validasi kenaikan gaji setelah tabel kenaikannya diselesaikan di unit Kompensasi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN.

Haryomo menjelaskan, untuk besaran kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok bagi seluruh Aparatur Negara dan Pensiunannya mengalami kenaikan rata-rata lima persen sebagaimana dinyatakan dalam nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019.

Kenaikan ini, lanjut Deputi BKN bidang PMK Haryomo Dwi Putranto, ditujukan untuk penguatan produktivitas aparatur negara dan memperkuat program reformasi birokrasi, menyeimbangkan penambahan aparatur negara, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta mereviu kebijakan pensiun ASN, TNI, dan Polri.

Selanjutnya untuk konsep kenaikan pensiunan, BKN akan melakukan sinkronisasi data pensiunan PNS dan janda/dudanya dan melakukan verifikasi/updating besaran kenaikan dengan PT. Taspen sebagai persiapan pembayaran manfaat pensiun setelah RPP ditetapkan. ­(Humas BKN/ES)