Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli oleh penyidik.

“Enggak ada yang diamankan,” kata Budi.

Ia menjelaskan, kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya ke sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis bukan untuk menangkap Firli.

Kehadiran personel kepolisian tersebut merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebelumnya.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ujarnya.

Meski demikian, Budi menyebut Firli telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan selanjutnya.

Penyidik Polda Metro Jaya, kata dia, akan segera menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ungkap Budi Hermanto. []

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jakarta, Nauli Rahim Siregar, menegaskan bahwa jaksa penuntut umum tidak akan menghambat proses hukum sepanjang kelengkapan administrasi dan substansi perkara terpenuhi.

“Penuntut umum, apabila menerima kembali SPDP yang sebelumnya kami kembalikan dan berkas perkaranya dinilai layak untuk dilanjutkan, tentu akan meneruskan perkara tersebut ke tahap berikutnya,” ujar Nauli, Senin (26/1/2026).

Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum. Firli telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023, namun lebih dari dua tahun berlalu, berkas perkara tersebut belum juga dinyatakan lengkap (P-21).

Nauli mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026, Kejati Jakarta belum menerima kembali berkas perkara Firli dari Polda Metro Jaya. Padahal, kejaksaan sebelumnya telah mengembalikan berkas tersebut agar dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Melasnir  Tempo, berkas perkara Firli pertama kali diserahkan kepolisian kepada kejaksaan pada 14 Desember 2023, namun dikembalikan pada 28 Desember 2023 karena dinilai belum lengkap. Upaya perbaikan dilakukan penyidik, dan berkas kembali diserahkan pada 24 Januari 2024, tetapi kembali dikembalikan jaksa pada 2 Februari 2025.

Tak hanya berkas perkara, Kejati Jakarta juga disebut telah mengembalikan SPDP kasus Firli kepada Polda Metro Jaya pada Agustus 2025. Langkah ini menandakan masih adanya kekurangan mendasar dalam pemenuhan syarat formil dan materiil perkara.

]]> https://daerah.eranasional.com/97272/kasus-dugaan-pemerasan-firli-bahuri-mandek-kejati-jakarta-buka-opsi-persidangan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96468/polda-metro-jaya-diminta-tegas-soal-firli-bahuri https://eranasional.com/96468/polda-metro-jaya-diminta-tegas-soal-firli-bahuri#respond Mon, 12 Jan 2026 11:09:20 +0000 https://eranasional.com/96468/polda-metro-jaya-diminta-tegas-soal-firli-bahuri Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI) sekaligus Founder Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey menyoroti perjalanan penanganan kasus hukum yang menjerat mantan Ketua KPK, Firli Bahuri karena terkesan mandek.

Ia menilai, hingga kini belum terlihat langkah tegas dan transparan dari Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam menuntaskan perkara yang menjadi sorotan publik tersebut.

Menurut Kelrey, status tersangka yang telah disematkan kepada Firli Bahuri seharusnya diikuti dengan tindakan hukum yang konkret, bukan sekadar formalitas administratif.

Karena prinsip equality before the law harus benar-benar ditegakkan, tanpa pandang bulu, apalagi terhadap figur yang sebelumnya memimpin lembaga antirasuah.

“Jangan sampai publik menilai ada perlakuan istimewa. Polda Metro Jaya harus menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam menegakkan hukum, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak terus tergerus,” kata Kelrey dalam siaran persnya, Senin (12/1/2026).

Kelrey juga mengingatkan bahwa lambannya proses penegakan hukum dalam kasus ini berpotensi menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya intervensi kekuasaan atau kompromi politik.

Hal tersebut, menurutnya, sangat berbahaya bagi iklim penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, ia pun mendesak kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk bertindak profesional, transparan, dan akuntabel, dengan segera menuntaskan proses hukum terhadap Firli Bahuri sesuai aturan yang berlaku.

“Ketegasan aparat akan menjadi ujian nyata apakah hukum benar-benar tajam ke atas dan tidak lagi tumpul ketika berhadapan dengan elite,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penerimaan uang suap dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan sepanjang proses pemeriksaan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sampai memerlukan bantuan asistensi dari Bareskrim Polri, sehingga proses pemeriksaan mantan Ketua KPK tersebut selalu dilangsungkan di Mabes Polri, Trunojoyo.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 23 November 2023. Hingga sampai saat ini, kasusnya mandek di meja penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. []

“Masih proses, saat ini tim penyidik sedang memenuhi petunjuk P19 JPU Kejati DKI. Sampai saat ini tidak ada kendala dalam pemenuhan pengunjung P19,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Ade Safri mengatakan, pihaknya juga terus memenuhi petunjuk jaksa dalam pemberkasan kasusnya. Ia menyebut penyidikan dalam kasus tersebut akan dilakukan secara transparan.

“Pada prinsipnya pemenuhan P19 dari kantor Kejati DKI Jakarta tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Kami pastikan penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebutkan hal tersebut ketika menjelaskan perkembangan kasus Firli Bahuri yang tak kunjung naik ke proses persidangan.

“Saat ini masih terus berlangsung proses penyidikannya,” kata Ade Safri dalam pernyataannya pada Kamis 20 Maret 2025.

Ade kemudian malah menyebut akan kembali melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka lainnya di kasus Firli Bahuri.

“Nanti perkembangannya terkait dengan tindak lanjut hasil penyidikan yang kita dapatkan nanti kita lanjutin dengan mekanisme gelar perkara penetapan tersangka,” ucapnya.

Kendati demikian, Ade Safri belum memerinci kapan pastinya gelar perkara tersebut bakal dilakukan.

Namun dia menetapkan gelar perkara akan secepatnya dilakukan.

“Nanti kita akan update, insyallah dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Polda Metro Jaya memastikan bahwa Komjen Pol (purn) Firli Bahuri kembali terjerat dalam penanganan rangkaian kasus pertemuan dirinya dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Di mana dalam kasus ini, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan adanya indikasi pelanggaran pasal 36 UU KPK mengenai pertemuan Firli dan SYL di GOR Badminton, Jakarta Barat pada 2 Maret.

“Terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa 13 Agustus 2024 lalu.

Ade Safri menjelaskan ada dua laporan polisi yang dilakukan dalam berkas terpisah.

Pertama, Tipikor sebagaimana dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 juncto pasal 65 KUHP dan Kedua laporan polisi tentang tindak pidana terkait pasal 36 UU KPK.

Ade pun terus mengelak bahwa kepolisian mengalami hambatan dalam menyelesaikan perkara utamanya di kasus dugaan pemerasan.

“Saat ini semua berprogres dan progres baik tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara,” tegasnya. []

Ian mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap kliennya.

“Polda Metro Jaya wajib menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3),” kata Ian dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025) dilansir dari Antara.

Menurut Ian, penghentian penyidikan perlu dilakukan mengingat tidak adanya bukti yang cukup dalam kasus tersebut.

“Karena tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait berkas perkara kliennya yang sudah empat kali dikembalikan oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Polda Metro Jaya.

Adapun pengembalian berkas tersebut dimaksudkan agar dilengkapi Polda Metro Jaya. Hal itu dikarenakan dinilai belum memenuhi syarat materiil.

Ia menuturkan, salah satu petunjuk jaksa adalah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri, sekurang-kurangnya dua orang.

Diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Kendati demikian, Firli belum juga ditahan setelah satu tahun ditetapkan sebagai tersangka.

Selain dugaan pemerasan, Firli juga terlibat kasus lain, yaitu pertemuan dengan SYL di lapangan badminton.

Namun dalam kasus ini, Firli berstatus saksi meski perkaranya telah naik ke tahap penyidikan.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto sebelumnya mengatakan kasus dugaan pemerasan oleh Firli akan segera tuntas dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan ya, kita berusaha secepatnya 1-2 bulan lagi selesai,” kata Karyoto, Selasa (31/12/2024).

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut pihaknya membuka peluang akan menjemput paksa Firli.

Mengingat, yang bersangkutan telah dua kali mangkir pemanggilan pemeriksaan.

“Maka peluangnya ada dua, sesuai dengan KUHAP, menghadirkan paksa atau dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (1/1).

Menurut penjelasannya, dua opsi tersebut menjadi pertimbangan jika Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. []

“Saya pastikan penanganan perkara a quo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intervensi. Profesional artinya prosedural dan tuntas,” kata dia ketika dikonfirmasi pada Selasa (19/11/2024).

Saat ini, penanganan kasus itu tak hanya dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tapi juga Dittipikor Bareskrim Polri.

Progres penanganan kasus itu pun berjalan dengan baik. Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kejaksaan agar kasus itu segera dilimpahkan kemudian disidangkan.

“Di mana tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta,” ucap dia.

Dalam kasus ini, Firli ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dengan jeratan Pasal 12 e atau 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Firli pernah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan karena menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Namun, gugatan itu diputus tidak dapat diterima.

Atas hal itu Firli kembali mengajukan praperadilan lagi ke PN Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan kedua itu disampaikan Firli Bahuri pada Senin, 22 Januari 2024. Namun kembali dicabut dengan alasan teknis dan perlu elaborasi lebih jauh.

Dengan kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI, Budi Gunawan berdalih bahwa ada kerumitan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.

“Kita sangat mengedepankan pada aspek pembuktian, dan itu memang kita tahu tidak mudah, dan kita tunggu saja perkembangannya ke depan, akan kami sampaikan setelah terbuka,” kata Budi Gunawan pada Senin (11/11).

Budi Gunawan yang batal menjadi Kapolri karena kasus korupsi di KPK itu pun berharap agar Polri bisa segera menuntaskan kasus tersebut dengan baik.

“Tentu Polri punya alat-alat bukti yang harapannya alat-alat bukti itu terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Budi Gunawan yang juga menjabat sebagai Menko Politik dan Keamanan itu berjanji bahwa Kompolnas akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

“Kami menunggu perkembangannya seperti apa, apalagi ini Kompolnas baru, dan kami akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa,” kilahnya.

Terkait kasus Firli, ada dua berkas laporan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yaitu satu laporan polisi yang merujuk pada Pasal 12e atau Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Pasal 11 juncto Pasal 65 KUHP, kemudian satu berkas lainnya merujuk pada Pasal 36 UU KPK. []

Alih-alih menyelesaikan perkara yang mandek, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak malah menjanjikan akan segera melakukan gelar perkara kasus Firlu Bahuru terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

“Jadi untuk perkara 36 juncto 65 Undang-Undang KPK terlapor dalam hal ini adalah saudara Firli Bahuri saat ini sedang berproses penyelidikannya,” kata Ade Safri dalam keterangannya pada Rabu 30 Oktober 2024.

Ade pun mengklaim bahwa pihaknya akan segera memberikan kepastian hukum terhadap Firli Bahuri yang sampai saat ini belum juga mendekam di penjara.

“Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara,” jelasnya.

Kendati demikian, Ade Safri belum merinci kapan pastinya gelar perkara tersebut akan dilakukan.

Namun dia menegaskan pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Polda Metro Jaya memastikan bahwa Komjen Pol (purn) Firli Bahuri kembali terjerat dalam penanganan rangkaian kasus pertemuan dirinya dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Di mana dalam kasus ini, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan adanya indikasi pelanggaran pasal 36 UU KPK mengenai pertemuan Firli dan SYL di GOR Badminton, Jakarta Barat pada 2 Maret.

“Terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa 13 Agustus 2024.

Ade Safri menjelaskan ada dua laporan polisi yang dilakukan dalam berkas terpisah.

Pertama, Tipikor sebagaimana dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 juncto pasal 65 KUHP dan Kedua laporan polisi tentang tindak pidana terkait pasal 36 UU KPK.

Ade pun terus mengelak bahwa kepolisian mengalami hambatan dalam menyelesaikan perkara utamanya di kasus dugaan pemerasan.

“Saat ini semua berprogres dan progres baik tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara,” tegasnya. []

“Semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain saksi semua sudah diperiksa dan penyidik mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun men-support terkait dugaan tindak pidana terjadi,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Ade Safri menyebut sejumlah saksi sudah mulai diperiksa terkait dua perkara baru ini. Pekan depan, polisi akan memeriksa saksi ahli.

Dua perkara baru yang tengah diusut tersebut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada juga perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dimana yang disebutkan setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Hal itulah yang membuat kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkesan lambat.

Hal itu diungkap oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. “Kita tidak boleh mencicil perkara makanya agak lambat kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu,” kata Karyoto dalam keterangannya dikutip Sabtu (6/7/2024).

Dijelaskan, kepolisian tidak diperbolehkan mencicil suatu perkara, sehingga penyidik harus menuntaskan dugaan tindak pidana lain yang juga dilakukan oleh Firli.

“Karena memang kemarin Pasal 36 agak belakang kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap,” ujar dia.

Terkait hal ini, penyidik Polda Metro akan mengintensifkan koordinasi dengan jaksa supaya meminimalkan pengembalian berkas secara berulang.

“Semuanya perlu koordinasi hal-hal yang belum dipenuhi segera dipenuhi, keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pasal yang pertama maupun pasal yang kedua,” ucap dia.

Dalam kasus larangan pejabat KPK bertemu dengan pihak berperkara, Karyoto berharap penyidik bekerja secara cepat dan cermat agar statusnya segera naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Ya diharapkan begitu nanti saya cek lagi ke Dirkrimsus sejauh mana pasal yang 36,” pungkas dia.

Diketahui Firli Bahuri ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi itu dicegah bepergian ke luar negeri hingga 25 Desember 2024. Pencegahan ini merupakan perpanjangan ke dua.

Sebelumnya Firli dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan kasus kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang ditangani oleh tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim membenarkan pihaknya telah mendapat surat perpanjangan pencegahan atas nama Firli Bahuri.

Surat diterima pada 25 Juni 2024. Permohonan pencegahan Firli ini atas nama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada.

“Permohonan bantuan pencegahan keluar negeri ini atas nama tersangka Firli Bahuri. Mengenai waktu, 6 bulan perpanjangan kedua, dari mulai 25 Juni 2024 sampai 6 bulan ke depan. Sampai 25 Desember 2024,” ujar Silmy, Jumat 28 Juni 2024.

Sebelumnya, Firli ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan, suap, atau gratifikasi kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Setelah ditetapkan tersangka penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengirimkan surat pencegahan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Firli selama 20 hari. Surat permohonan pencegahan Firli tersebut dibuat pada 24 November 2023.

Dalam kasus ini Firli disangkakan melanggar Pasal 12e, 12B atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP.

Sejak diteapkan tersangka, Polda Metro Jaya belum menahan Firli.

Firli juga telah mengajukan dua kali gugatan praperadilan.
Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua dicabut dengan alasan penyempurnaan berkas. []

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Praswad Nugraha angkat suara.

Menurut Nugraha dengan keterangan Syahrul Yasin Limpo di persidangan dapat memperkuat bukti bagi Kepolisian untuk menangkap dan menahan Firli Bahuri.

“Pernyataan yang dinyatakan tersebut dibuka dalam suatu proses persidangan sehingga hal tersebut seharusnya menjadi tambahan bukti bagi Kepolisian untuk segera melakukan tindakan paksa dengan menahan Firli Bahuri,” ucap Praswad dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas TV, Rabu (26/6/2024).

Apalagi hingga saat ini, sikap kepolisian terhadap perkembangan kasus hukum Firli Bahuri belum jelas ujungnya. Terkait hal tersebut, lanjut Praswad, publik tentu akan mempertanyakan.

“Publik akan terus mempertanyakan kasus ini karena bahkan pemberian tersebut telah dielaborasi dalam proses sidang persidangan,” kata Praswad.

Di sisi lain, Praswad menilai gambaran pimpinan KPK yang kerap melakukan pelanggaran etik harus menjadi pengingat bagi Pansel KPK untuk memilih komisioner KPK yang berkualitas dan berintegritas.

“Ini menjadi pengingat bagi Pansel KPK apabila masih memperhatikan bahwa pilihan komisioner versi Presiden telah gagal total dengan sekian banyak kontroversi etika dan bahkan pidana atas Pimpinan KPK,” ujar Praswad.

“Sekali lagi, apabila momentum pemilihan KPK lagi-lagi hanya mengakomodir berbagai titipan maka Presiden diakhir jabatannya akan tercatat dalam sejarah sebagai Presiden yang memberikan kontribusi terburuk pada pemberantasan korupsi di Indonesia,”pungkasnya. []

Dimana sebelumnya SYL menyebut menyerahkan uang sebesar Rp 1,3 miliar ke kliennya, Firli Bahuri.

Ia pun menegaskan pernyataan SYL tersebut tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.

“Semua cerita SYL bohong, fitnah, dan memuat character assassination (pembunuhan karakter) terhadap Pak Firli Bahuri,” tegas Ian dalam keterangannya, Selasa 25 Juni 2024.

Ia kemudian menyinggung kesaksian SYL soal penyerahan uang yang dilakukan melalui ajudannya, Panji Harjanto ke ajudan Firli Bahuri, Kevin di sebuah GOR bulu tangkis.

Menurut penjelasannya, saat pertemuan SYL dan Firli di GOR bulu tangkis tersebut, Kevin tengah terserang Covid-19.

Hal itu diketahui saat kedua ajudan tersebut dikonfrontir.

“Saat dikonfrontir ditemukan ya antara Panji sama si Kevin, apakah betul ini yang namanya Kevin? Enggak tahu si Panji ini, itu kebohongan,” jelasnya, dikutip dari Tribunnews.

Kata SYL, total uang yang dia berikan sebanyak Rp 1,3 miliar.

Dia mengaku uang Rp 1,3 miliar itu diberikan sebanyak dua kali, pemberian pertama sebanyak Rp 500 juta.

Pemberian kedua sebanyak Rp 800 juta. Sehingga total uang yang diberikan kepada Firli, sebanyak Rp 1,3 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan SYL saat diperiksa menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2024.

Saat sidang, ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh mengonfirmasi terkait adanya pertemuan SYL dan Firli di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis yang berada di kawasan Jakarta Pusat, sebagaimana foto viral yang beredar.

“Tadi saudara sudah menjelaskan atas pertanyaan saya juga, ada penyelidikan dari KPK sehubungan dengan ini, kemudian saudara menjumpai beberapa kali sampai ada berita, bahwa saudara menjumpai Katua KPK, Pak Firli Bahuri Yang viral itu pada saat pertemuan saudara di GOR yang ada fotonya,” kata hakim ke SYL, dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.

“Apa maksud saudara mau ketemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri itu? Kalau memang saudara benar-benar tidak tahu waktu itu, apa maksud saudara ketemu dengan Pak Firli Bahuri Ketua KPK?,” cecar hakim.

“Pak Firli hanya mengundang saya untuk datang ke GOR itu, untuk menyaksikan atau ikut bermain bulutangkis, intinya seperti itu yang pertama saya pahami,” jawab SYL.